Pada tanggal 18 April 2022 GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Kota Bandung turun ke jalan menyuarakan tuntutan rakyat. Dimulai dari titik kumpul Jalan Panatayuda sekitar Pk.10.00 lalu 30-an lebih anggota GMNI Kota Bandung bergerak ke DPRD Jawa Barat.

Alasan mereka mengadakan aksi dan tuntutannya, seperti yang ditegaskan dalam siaran persnya, karena banyaknya persoalan yang merugikan masyarakat, seperti :

1. Ketersediaan BBM (Pertalite) telah ditimbun oleh mafia. Kami menuntut kepada pemerintah agar tidak bermain atau memonopoli BBM dikondisi hari ini dan seterusnya, karena BBM adalah salah satu bahan yang digunakan masyarakat banyak, juga akan mencekik masyarakat di kalangan bawah yang seharusnya membeli (pertalite) tetapi malah membeli BBM (Pertamax) karena ditimbunnya BBM (Pertalite).

2. Kami menuntut perihal kejelasan solusi ekonomi atas naiknya PPN 11% dikarenakan hal ini dapat berpengaruh terhadap masyarakat kalangan bawah dan juga sistem perekonomian negara dalam bidang lain yang dipengaruhi oleh kenaikan PPN ini. Perekonomian masyarakat saat ini sedang tidak baik-baik saja apabila PPN ini dinaikan, maka masyarakat akan semakin terjajah oleh negara sendiri.

3. Stabilitas harga sembako saat ini dapat dikatakan sangat janggal, pemerintah telah gagal dalam mejaga stabilitas ekonomi negara, hal ini kembali berdampak kepada masyarakat yang juga perekonomiannya sedang tidak stabil, masyarakat membutuhkan solusi konkrit dari pemerintah perihal stabilitas harga sembako saat ini.

4. PEMERINTAH GAGAL. Pemerintah telah menghamburkan uang sejumlah 400 Juta Rupiah untuk membersihkan akuarium, tidak hanya membersihkan akuarium, malah pemerintah menghamburkan uang 3 Miliyar hanya untuk membuat kalender demi dipandang oleh masyarakat. Masyarakat telah muak meilhat hal ini, bukannya mengelola keuangan lebih baik tetapi malah membuang-buang uang tidak jelas.

Kami tegaskan, PEMERINTAH TELAH GAGAL dalam mengelola hajat hidup masyarakat di Indonesia, kami menuntut agar pemerintah mentransparansikan uang yang telah dihamburkan atau yang telah dimasukan kedalam saku-saku tikus kantor yang ada.

Mereka pun beranggapan bahwa Indonesia, kini berada pada ambang krisis Demokrasi. Kemelut kepanikan negara dalam menanggapi berbagai persoalan yang hadir tidak mampu menampilkan watak Demokrasi yang dicita-citakan konstitusi dan reformasi. Negara menampilkan watak otoritarianisme oligarki yang sudah didepan mata. Hal itu dapat kita lihat dari upaya negara/pemerintah dalam mengatasi gerakan rakyat yang masif untuk menghancurkan kesatuan oligarki menguasai tanah Indonesia.

Munculnya persoalan-persoalan lain yang hari ini mengancam demokrasi yaitu persoalan stabilitas ekonomi ditengah-tengah konflik global yang semakin menajam. Menipisnya Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalie, naiknya harga Sembako yang disebabkan lemahnya tata niaga atas distribusi barang/jasa, dan kenaikan PPN yang sebelumnya 1% menjadi 11%, juga anggaran yang dipakai untuk membersihkan akuarium dan membuat kalender 2022. Selain itu, beberapa persoalan pendidikan dan distribusi lahan untuk menegakkan reforma agraria sejati juga masih menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah.

Dalam sebuah negara demokrasi, keseimbangan antara pemerintah dengan rakyat harus dapat dijaga. Sebab, bila pemerintah memiliki kekuatan dominan maka rakyat hanya akan menerima pahitnya konsekunsi transaksi elit kekuasaan serta hegemoni dominan dari subjek aparatur negara. Karenanya, maka kekuatan-kekuatan kecil yang tersebar di rakyat harus kemudian menjadi satu kekuatan besar. Hal demikian senada dengan apa yang dikatakan oleh Gramsci bahwa suatu kelas tidak dapat meraih kepemimpinan nasional dan menjadi hegemonik, jika kelas itu hanya memperhatikan kepentingan mereka sendiri, karenanya mereka harus juga memperhatikan tuntutan dan perjuangan rakyat yang tidak mempunyai karakter kelas yang bersifat murni, yaitu kepentingan yang tidak muncul secara langsung dari hubungan-hubungan produksi.

“Dengan demikian hari ini, kami GMNI Kota Bandung menelaah dan menimbang secara sadar bahwa rakyat sebagai kekuatan Demokrasi harus segera melawan berteriak dengan kencang. Jika tidak, maka itu akan memberikan keleluasaan pada begal Demokrasi yang sewenang-wenang dalam melemahkan supremasi hukum di Indonesia.

Semoga apa yang telah kami aspirasikan dapat dibaca dan dipahami dengan baik agar pemerintah dapat menimbang, bahwa dikemudian hari dapat mempertimbangkan segala hal yang menjadi solusi bagi hajat hidup masyarakat di Indonesia tercinta kita.

HIDUP RAKYAT! HIDUP BURUH! HIDUP TANI! HIDUP PEREMPUAN YANG MELAWAN!

"Merdeka!!! GMNI. Jaya!!! Marhaen. Menang!!!” Demikian tegas Ariel, berapi-api .

Setelah itu mereka diterima oleh pihak Setwan untuk berdialog, dan berujung penandatanganan, konsensus mengenani tuntutan-tuntutan. (Rls/ AGP)***