Hadir pada acara tersebut para Inohong/tokoh-tokoh Tatar Sunda, seperti : Dra. Hj. Popong Otje Djunjunan, Mayjen (Purn) Iwan Sulanjana, Mayjen (Purn) Tatang Zaenudin, Drs. Ernawan Kusumaatmadja, MBA, Rd. Holil Aksan Umarzein, KH. Fawaid Abdul Qudus, KH. Eep Nuruddin (Ketua Jatman Jabar), Darsa Wibisaksana (Ketua Perpadi Jabar) dan Avi Taufik Hidayat (Ketua Kongres Sunda 2022).

Maklumat Sunda 2022 berisi tuntutan agar Provinsi Jawa Barat jadi Provinsi Sunda, Patimban jadi Pelabuhan Agraria dan Industri serta Mega Proyek dan Investasi Nasional harus membawa rakyat Sunda sejahtera, tidak tersingkir dari wilayahnya.

Ket: Dari Kiri Andri P. Kantaprawira mendampingi Evi Silviadi, serahkan Maklumat Sunda kepada LaNyalla Mahmud Mataliti

Andri Perkasa Kantaprawira dalam pidato pengantarnya menyatakan bahwa dengan disetujuinya Undang Undang IKN (18/1/2022) dimana DKI Jakarta tidak lagi jadi ibukota negara dan daerah khusus, tokoh dan intelektual Sunda harus mulai memikirkan konsep integrasi wilayah Jabar, Banten, DKI Jakarta melalui konsepsi Otonomi Khusus Sunda Raya 3 Provinsi.

“Maka dengan perubahan status ibukota Negara dan akan dipindahnya mulai pertengahan 2024, Gerakan Pilihan Sunda (Gerpis) dan LAK (Lembaga Adat Kratwan) Galuh Pakuan mewacanakan Otonomi Khusus Sunda Raya 3 Provinsi : Jawa Barat (Provinsi Sunda), DKI Jakarta (Sunda Kalapa), dan Banten (Selat Sunda), Sasunda – Sapajajaran secara ekonomi tata ruang, sosial, ekonomi, kebudayaan yang dirumuskan menjadi kebijakan integratif ekonomi pembangunan secara teknokratik,“ demikian tegas Andri.

Dr. (Hc) Ir. H. Aa LaNyalla Mahmud Mataliti (Ketua DPD RI)

Andri juga menambahkan. “Untuk Provinsi Sunda, tahun 1926 pernah terwujud melalui citer title (sesebutan), maka benar kata Rahyang Mandalajati Evi Silviadi karena untuk membangun Indonesia itu pasukan Siliwangi long march berbulan-bulan dan berperang melawan komunisme maka tuntutan Provinsi Sunda dan Otsus Sunda Raya logis dan harus jadi,“ imbuhnya.

Ketua DPD RI Dr. (Hc) Ir. H. Aa LaNyalla Mahmud Mataliti menyatakan bahwa kewajiban DPD RI untuk menerima aspirasi dari warga Sunda ini dan memperjuangkannya. Menjadi Provinsi Sunda, bukan hal yang aneh-aneh dan patut diwujudkan.

Dan La Nyalla dalam pidato Kebangsaannya menyatakan bahwa pemimpin-pemimpin nasional harus menjadi negarawan yang tidak hanya melihat nasib bangsa dari setiap periode pemilihan, tanpa ada perubahan fundamental dalam hal bertatanegara, tatakelola dan nasib rakyat dalam hal keadilan dan kesejahteraan sebagaimana amanat Pembukaan UUD dan UUD 1945. Sirkulasi Kepemimpinan nasional yang sudah tersandera oleh UU Pemilu yang melanggar UUD 1945, harus didobrak dengan perjuangan Presidential Treshold 0 Persen akhirnya akan lahir pemimpin kerakyatan bukan pemimpin yang digandoli stigma petugas partai.

Acara diakhiri dengan pemberian cindera mata”Bedog Berlan” khas Subang, kepada Dr. (Hc) Ir. Aa LaNyalla Mahmud Mataliti dan kemudian para tokoh naik 12 Sisingaan yang disediakan LAK Galuh Pakuan, simbolik ketokohan yang berani melakukan perubahan.

LaNyalla Figur Tepat, Mengemban Amanat Memperjuangkan Maklumat Sunda

Dipilihnya Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti untuk mengemban amanat memperjuangkan Maklumat Sunda oleh ratusan tokoh Tatar Sunda, dari hasil pemikiran yang matang.

“Kami menilai LaNyalla adalah sosok yang tepat untuk menyampaikan aspirasi kami, karena beliau sangat konsen pada persoalan daerah, menjaga adat, budaya dan kearifan lokal,” demikian kata Presiden Gerpis, Andri Perkasa Kantaprawira. Maklumat Sunda sendiri kata Andri, merupakan pernyataan sikap dari orang-orang Sunda terhadap hal-hal strategis yang harus direspon oleh negara.

Bedog Berlan khas Subang untuk yang berani lakukan perubahan

Hal tersebut sependapat dengan pernyataan Pupuhu LAK Galuh Pakuan, Rahyang Mandalajati Evi Silviadi Sanggabuana, bahwa Maklumat Sunda merupakan sebuah permohonan masyarakat Sunda terhadap Presiden Republik Indonesia melalui Ketua DPD RI yang di dalamnya terdapat beberapa harapan dan aspirasi. Untuk itulah kata Evi, LaNyalla sangat tepat diberi amanat karena konsisten dalam berjuang. “Kami masyarakat Sunda sudah melihat track record yang luar biasa dari Pak LaNyalla. Kami yakin dengan kapasitas dan kapabilitasnya, beliau mampu memperjuangkan aspirasi kami,” kata Evi pasti.

Sementara itu LaNyalla yang dipilih dan diberi amanah mengatakan, memperjuangkan aspirasi daerah termasuk menerima dan memperjuangkan aspirasi warga Sunda ini adalah salah satu tugas utama DPD RI. “Saya pribadi menyampaikan terima kasih atas amanat yang diberikan oleh warga Sunda ini,” katanya serius.

Maklumat Sunda