Ya benar, Andri Perkasa Kantaprawira untuk kedua kalinya kembali ikut kontestasi pencalonan anggota DPD RI. Kali ini dia bernomor 13.

Kenapa Andri begitu keukeuh, ngotot dan tak patah arang untuk kembali mencalonkan dirinya sebagai anggota DPD RI?

Akan meneruskan perjuangan para tokoh bangsa dan Tokoh Sunda (foto Asep GP)

Jadi ngagorowok/berteriak keras itu kan tugas anggota DPD untuk mengartikulasikan apa-apa yang menjadi penting, menjadi hak orang Jabar. Maka sekarang pun saya terus sedang berjuang mengembalikan hak-hak strategis Jawa Barat.

Orang jabar itu sejak zaman reformasi kehilangan hak fiskal dan moneter karena ada aturan Perimbangan Keuangan Pusat Daerah yang sekarang UU nya menjadi UU keuangan Negara. itu Jabar kan kalau kurang duit susah, nah kalau orang Papua, Riau, Aceh ngagorowok akhirnya lahir UU pembagian Migas tentang Otsus (Otonomi Khusus) Papua, Otonomi Khusus Aceh sehingga mereka mendapatkan dana lebih dari pemerintah pusat. Tapi orang Jabar kan tidak memberontak, tapi minimal dengan sikap politik saya itu kan jelas bahwa jabar ingin diperlakukan adil jangan sampai orang Jabar memberontak.

Coba saja dalam hitung-hitungan logic Bunda Eni (Eni Sumarni, anggota DPD RI ) dan saya, Jabar itu kehilangan haknya dalam nilai ekuivalen sejak reformasi itu sekitar 50 T/tahun.

Bayangkan kalau kita dapatkan dana hak kita sebagaimana Aceh, Riau, Papua, Kalimantan, itu 50 Triliun kan bukan uang kecil. Masalah-masalah kemiskinan, kekurangan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengembangan pertanian, masalah dunia usaha atau memambah bank bjb kita menjadi bank terbaik dengan nilai ekuivalen yang tinggi, akan bisa diatasi.

Uang 50 Triliun itu dari mana?

Pertama, dari Pemekaran Daerah CPDOB (Calon Pemekaran Daerah Otonomi Baru). Kita ini kurang 14 kab/kota, dibanding Jateng dan Jatim yang penduduknya lebih sedikit jadi harus ditambah, dimekarkan. Nanti kalau berkembang setiap daerah dapat suntikan dana 1,5 T - 2 T berati kalikan saja, kita bisa dapat sampai 28 Triliun. Apalagi daerah Bekasi, Bogor (sentral industri) akan lebih gede. Juga dari Penataan Desa kita kurang 2000 - 2,5 ribu desa, kalikan saja 1.5 M/tahun untuk tiap desa (jadi 1,5 x 2000) bisa hampir dapat 3-4 T /thn dari Desa. Jadi kalau dijumlah-jamleh dari seluruh desa dapat 24 Triliun.

Dan jangan lupa dalam Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah itu kita adalah Pusat Energi. Baik kelistrikan, minyak bumi, migas (Balongan dsb) hingga air bersih dari bendungan. Dihitung PLN itu keuntungannya berapa pertahun, dari bendungan Jatiluhur, Jatigede saja harusnya kita dapat puluhan Triliun belum dari Migas dan industri, jangan lupa kita kan pusat insdustri nasional, coba lihat di Bekasi, Depok, Bogor hingga Bandung. Tapi kadang-kadang pajaknya diambil pemerintah pusat dan Jakarta. Jadi kita dapat apa? Tenaga kerjanya saja kebanyakan bukan dari pribumi. Kalau pun misalnya industri sekarang sudah berkurang, tapi ya hitung aja yang masih ada berapa bakal kita dapat, ya triliunan juga.

Yang paling mengerikan itu kalau kita menghitung dari sirkualsi moneter yang ada di Tatar Sunda, Jabar, Jakarta dan Banten itu 16 ribu Triliun - itu putaran uang. Putaran uang itu kan menghasilkan keuntungan. Nah perputaran uang yang berpusat di kita, dari uang industri, PNS/ASN, dsb, kalau perputaran uang itu menghasilna 0, sekian saja, ya triliunan juga, Tapi uangnya kemana? Kita kebagi gak? Ya diambil pemerintah pusat.

Jadi kalau kita berbicara tentang OTDA, dan DPD itu posisinya memperkuat Otda. Saya akan berteriak masalah piduiteun (keuntungan, uang) bukan berteriak masalah piributeun (tidak akan meributkan masalah). Tapi ributnya soal piduiteun dan itu hak. Jadi saya akan memperjuangkan hak-hak strategis urang Sunda.

Tanah Urang Sunda Dikuasai Aseng dan Asing

Apa lagi yang akan diperjuangkan untuk Jabar, kalau jadi anggota DPD ?

Dalam visi - misi, saya juga memperjuangkan soal Pemajuan Kebudayaan, Tata Ruang, Agraria dsb. Kenapa Agraria menjadi penting ?

Jawa Barat itu kan Alam Parahiyangan yang terkenal indah, Tanah Pasundan yang diciptakan Tuhan ketika tersenyum. Tapi sekarang agrarianya sudah jadi milik aseng dan asing. Menurut Pak Sobirin (DPKLTS) di acara Deklarasi Pajajaran, pendirian Majelis Musyawarah Sunda di Unpad, (19/8/2023) bersamaan dengan Milangkala Jawa Barat, beliau mengatakan tanah seluas 400 ribu H di Jabar Utara, itu bukan milik pribumi.

Tanah urang Sunda sudah dikuasai deungeun-deungeun (orang lain) dan tidak jelas mau diapakan sama mereka dan nanti 5 - 10 tahun kemudian bakal jadi apa. Tapi urang Sunda mah diam saja, merasa tidak ada apa-apa, tidak khawatir, tidak bereaksi. Itu belum di Jabar Tengah. Kalau Jabar Selatan -Sukabumi dan sekitarnya ya agak aman lah.

Kalau urang Sunda/Pribumi diam terhadap konsep ketidakadilan agraria dan agraia yang san gat liberal dengan omnibus law, semua akan dikuasi pusat, maka kita akan merasakan bagaimana arti suku bangsa tanpa lemah caina-tanpa sarakanana.

Jadi karena itulah, saya sebagai Ketua Gerpis (Gerakan Pilihan Sunda) yang punya visi membawa Sunda Mulya Nusantara Jaya, Membela Indonesia Melindungi Pasundan, ingin bertindak yang strike to the poin (menyerang langsung ke sararannya) membela Indonesia.

 
Indonesia soalnya akan bubar kalau kelakuan pemerintah pusat dan elit-elit oligarkinya kelakuannya seperti itu. Pasundan dipecah-pecah, tata kelola mereka sangat liberal, oligarkis, semua kekayaan alamnya dikeruk, dan ini yang akan membuat Indonesia menjadi Balkan. Seolah mereka nuduh pasundan ingin merdeka padahal orang pasundan akan mati-matian membela dan mempertankan NKRI yang dilahirkan putra-putra terbaik Sunda, Iwa Koesoemah Soemantri, R.A. Wiranatakusumah, Otto Iskandardinata, Djuanda Kartawijata, Mochtar Kusumah Atmadja dan Siliwangi. Lebih baik kita bertempur dengan kaum oligarki itu. Kita yang akan hancur atawa mereka yang hengkang.

Jadi kalau saya jadi anggota DPD akan membangun Forum Persatuan Nasional, bersama tokoh-tokoh daerah yang lain, dari Aceh, Betawi, Banten, Bali, dsb, hingga Papua.

Saya juga akan memperjuangkan DPD itu harus punya hak legislasi. Legislasinya jangan sampai hanya bikin oret-oret lalu dikasih ke DPR. DPR kan wakil partai dan wakil oligarki, DPR itu kan bukan wakil rakyat, hanya petugas rakyat ternyata. Tapi DPD ini ingin menjadi petugas rakyat.

Dan kalau ada orang nanya, kalau sudah jadi DPD poho moal Andri ka rayat anu ngadukungna? Jangan ragukan saya, saya bukan orang baru yang tidak punya komitmen dan track record atau tidak punya CV dan meninggalkan jalan perjuangan.

Saya ini jadi anggota DPD bukan karena saya sendiri. Nanti saya akan jadikan saya ibarat Ketua Koperasi. Ketua Koperasi itu bertanggung jawab pada anggotanya, anggota punya saham dan sebagaimana tugas DPD ia wajib membuat laporan kinerja tahunan. Tanyalah komitmen saya dalam kerja tahunan itu.

Insya Alloh kalau saya diijinkan Tuhan jadi anggota DPD, saya tidak akan unggah adat (berubah sikap, jadi sombong), saya akan tetap jadi Andri yang dulu, siap membantu sesama, tidak akan melupakan yang mendukung saya. Karena mereka adalah shareholder pemegang atas keberadaan saya atas wakil daerah, bukan hanya stakeholder. Dan nanti, silakan rakyat tuntut saya, carekan (marahi) saya atau apapun, kontrol kasih masukan baik on going proses maupun ketika saya memberikan laporan tahunan kepada seluruh rakyat Jabar. Karena ketika jadi anggota DPD saya bukan anggota DPD untuk konstituen saya, tetapi untuk seluruh warga Jawa Barat.

Jadi itulah yang membedakan saya dengan calon DPD lainnya. Saya akan jadi petugas rakyat, petugas daerah dan membela hak-hak strategis Jawa Barat yang selama ini harus kita rebut. Itu tujuan saya maju dalam kontestasi DPD yang kedua ini.

***

Andri Perkasa Kantaprawira dilahirkan di Bandung 3 September 1968. Andri adalah anak ke-3 dari 4 bersaudara (satu perempuan 3 laki –laki). Ayahnya, Iskandar Kantraprawira pegawai BRI (Alun-alun Bandung) yang jujur, terah Ajengan Rapi Cileungcing – Garut (gurunya Abah Anom), keluarga Kantaprawira memang dari Garut. Ibunya Ecin Kuraesin, anak seorang petani kaya dan tokoh di Citarik Palabuhanratu – Sukabumi. Serta Kakeknya Iyeh kantaprawira menikah dengan cucunya Dalem Bogor Ratu Banunajar . Jadi secara genetika Andri adalah perpaduan antara terah Garut, Bogor dan Palabuhan Ratu (Sukabumi).

Andri dibesarkan oleh kakeknya karena kakaknya sakit-sakitan, Andri kala itu hinga umur 7 tahun tinggal bersama kakeknya di Jalan Sumedang No. 4 Bandung. Kakeknya, Iyeh Kantaprawira adalah pelopor pertanian terintegrasi ketika jadi Kepala Dinas Pertanian (mengacu pada pertanian modern pake semprot pesawat, ada bank tanah, dsb) lulusan SPMA - sekolah pertanian Bogor angkatan kedua dan juga pernah jadi juru tulis/sekretaris Pak Sadikin (bapaknya Bang Ali Sadikin) jadi kakeknya bisa disebut sebagai pakar pertanian primer industri pada masa awal kemerdekaan. Jadi tak heran kalau Andri pun sejak mahasiswa menjadi pejuang agraria. Sarjana Ilmu Politik Unpar dan Magister Manajemen Stima IMI- Jakarta (2017) ini, pernah menjadi bakor pertama Mahasiswa Bandung di KPMURI (Komite Pemuda Mahaiswa Untuk Rakyat Indonesia) dalam kasus Badega - Garut.

Andri juga tercatat sebagai Aktivis Pro Demokrasi 80-an, Aktivis Gerakan Mahasiswa Islam Bandung (89-91),Pengajar Hubungan Internasional 94-95. Peneliti Kebijakan Publik 95-96, Koordinator Politik Lembaga Studi Pertahanan dan Studi strategis Indonesia 96-98

Anggota KPU Kota Bandung 2003-2008, Sekjen Badan Musyawarah Masyarakat Sunda (BAMMUS) Jabar 2009-2013, Insiator/Pupuhu Gerakan Pilihan Sunda (Gerpis) 2017, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Galuh Pakuan 2018-sekarang dan sekarang Ketua SC Kongres Sunda .

Andri menikah dengan Wiyatini Sutarsih orang Ponggok Polanharjo, Klaten – Jawa Tengah, ketemu di KA Parahyangan, buah kasih sayangnya adalah seorang putra yang punya kelebihan/indigo Cakrabuana Titis Kantraparawira.

Andri adalah orang merdeka, secara riil tidak pernah bekerja formil, pernah binis walet di Subang tapi gagal karena pesaingnya mafia kuat, selepas bekerja di KPU, kini Andri bersama istrinya sukses jadi pengusaha tekstil batik yang diekspor hingga ke Amerika. (Adv/Asep GP) ***