Home
» Jawa Barat
» Kongres Sunda Akan Berlangsung Bulan Mei 2023 Dengan atau Tanpa Dukungan Pemerintah
Wednesday, January 4, 2023
Dari Sawala di Rumah Agung Suryamal Kongres Sunda dipastikan berlangsung bulan Mei 2023 (foto Asep GP) |
Hal tersebut dipastikan Sekretaris Panitia SC Kongres Sunda Mahpudi, kepada wartawan di rumah Agung Suryamal Sutisno Jl. Soekarno – Hatta No. 504-506 Sekelimus – Kota Bandung (17/12/2022).
Hal tersebut menurut dia atas masukan dari para Dewan Pangaping, Kasepuhan dan Dewan Pakar yang hadir untuk memberi masukan ke panitia Kongres Sunda, yang intinya, Kongres Sunda harus jalan dilaksanakan, Kongres Sunda Harus membangkitkan marwah orang Sunda, Kongres Sunda bagaimanapun harus menempatkan kebersamaan orang Sunda untuk mencapai satu tujuan yang lebih mulya.
“Dalam kerangka ini penyelenggaraan tidak harus menunggu pengesahan keputusan gubernur, walaupun kemarin-kemarin panitia memang sangat menunggu dukungan dari pemerintah provinsi di dalam penyelenggaraannya, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tampaknya kegiatan ini tetap harus jalan tanpa atau dukungan dari pemerintah,” demikian kata Mahpudi.
Kongres Sunda direalisasikan setidaknya pada kwartal pertama, antara bulan Mei tahun 2023, paling tidak sekalian dengan acara silaturahmi halal bi halal lebaran, imbuhnya.
Ada 5 (Lima) agenda penting yang akan dilahirkan Kongres Sunda ini: 1). Strategi Kebudayaan Sunda dalam menyongsong era yang akan datang 2). Pembahasan isu-isu strategis tingkat lokal dan nasional dalam berbagai bidang seperti politik, ekopnomi, sosial, dan budaya yang diharapkan menjadi panduan orang Sunda dalam menyikapi perkembangan-perkembangan kehidupan di lingkungannya 3). Mendorong perubahan nama provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda 4). Membuat rekomendasi kepemimpian Sunda baik di tingkat Nasional dan Internasional, dan 5). Melahirkan Majelis Permusyawaratan Sunda yang menjadi wadah dalam konteks peradaban dari aspirasi pemikiran dan harapan dari orang-orang Sunda.
Ditanya apakah Kongres Sunda akan berkecimpung dalam politik praktis? Kata Mahpudi, politik itu bagian dari peradaban, tapi tidak ada hubungannya antara penyelenggaraan Kongres Sunda yang masuk di tahun-tahun politik sekarang. ”Hanya bagaimanapun politik harus kita jadikan bagian dari bagaimana memajukan dan memuliakan orang Sunda, sehingga kami tetap akan mengakomodir persolan-persoalan poliitik tersebut tapi kami tidak akan terjun dalam politik praktisnya. Ini tidak dalam rangka dukung- mendukung salah satu capres,“ tegas Mahpudi.
Didalam rekomendasi tentang Kepemimpinan Sunda, kata Mahpudi, kita akan Menerapkan seperti apa sih yang menjadi paten atau yang menjadi guide dari Kepemimpinan Sunda. Kemudian kita akan memberikan guiden kepada masyarakat, ini loh tokoh-tokoh Sunda dengan indikator dan parameter-parameter tertentu.
Terkait hal ini Andri Perkasa Kantaprawira menambahkan, seperti yang jelas terjadi di rumah Kang Agung, calon-calon pemimpin itu ditanggapi dulu apa yang jadi pemikirannya, bukan figurnya. Maka Sunda dan Kepemimpinan Nasional ini awalnya tidak mengusung figur tapi apa yang dipikirkan setiap orang yang berkehendak dan ini berlaku bukan hanya untuk capres saja tapi juga untuk calon DPR, DPRD dan kepala daerah.
Jadi point pentingnya dari Kongres Sunda ini, kata Mahfudi, akan melahirkan sebuah rekomendasi-rekomendasi yang menjadi kontribusi masyarakat Sunda kepada bangsa Sunda sendiri dan masyarakat indonesia. “Tapi bukan apa yang akan kita dapatkan, tapi apa yang akan kami berikan kepada masyarakat Sunda sendiri bangsa Indonesia dan kepada dunia,“ tandasnya.
Mahpudi (kanan) didampingi Andri Kantaprawira sedang memberi keterangan pers (foto Asep GP) |
Mahpudi juga mengatakan pergantian nama provinsi tidak semudah membalikan tangan, harus ada kajian-kajian, harus ada political will, dan ada pembahasan di tingkat legislatif, sehingga untuk mendorong/mencapai 3 hal ini harus ada empowering (memberdayakan) dari masyarakatnya.
“Kongres Sunda ini lebih kepada memberdayakan daripada keinginan spirit untuk melakukan perubahan dari Provinsi Jawa Barat ke Provinsi Sunda. Bagaimana duduk perkara dan sebagainya itu akan dimatangkan di dalam Kongres Sunda, dengan harapan nanti ada satu pokja (kelompok kerja) satuan tugas, yang direkomendasi oleh kongres untuk menjalankan ini secara serius, sehingga entah satu/dua tahun berkutnya terealisasi. Jadi Kongres Sunda ini sebuah komitmen bersama. Keinginan mengganti nama provinsi bukan keinginan individual tapi ini keinginan masyarakat Sunda. Tapi pionirnya dari Kongres Sunda,“ pungkas Mahpudi.
Pokoknya kata dia, akan banyak pembahasan di Kongres Sunda nanti yang berkaitan dengan implikasinya, tapi intinya masyarakat Sunda ada semangat untuk memuliakan namanya dalam bentuk implementasi-implentasi yang rill sekarang. “Jadi bukan sesuatu yang tabu kita mengganti nama provinsi dan bukan membuat sebuah pemisahan dari wilayah-wilayah yang katakan saja dibatasi oleh penutur bahasa Sunda, tapi lebih ke pemuliaan terhadap jatidiri,“ tandasnya.
Ditambahkan Andri. alasan berganti nama ke Provinsi Sunda ini bukan aspirasi yang pertama, tapi sejak tahun 1956 (Kongres Pemuda Sunda I), itu aspirasinya sama. Jadi kita ini sebenarnya ingin memberikan identitas yang lebih jelas kepada masyarakat Sunda bahwa mereka adalah pribumi, pemilik sarakan ini yang harus juga punya tanggung jawab untuk ngamumule memajukan bangsanya dan bersifat inklusif.
“Ketika Kang Ganjar (Prof. Ganjar Kurnia, Rektor Unpad ke-10) mengatakan perlunya memberikan nama administrative, ini artinya bahwa kita diberi nama administratif berdasarkan nama etnis (Sunda) berarti kita sebagai de mayority ini kita mempunyai tanggung jawab yang lebih. Jadi sejarahnya penamaan Sunda itu inklusif, jadi nama itu juga tidak akan mengeliminir, menistakan kelompok-kelompok sosial lainnya. Gak ada dalam sejarah orang-orang Sunda bersikap seperti itu. Ini hanya menambah jejak keterikatan bathin orang Sunda kepada sarakan dan budaya serta perilakunya,” jelas Andri.
Dia juga mengatakan, Kerajaan Sunda ini sebenarnya kerajaan yang paling maju. Sundanees Kingdom ini justice government – Kemaharajaan Sunda ini adakah kemaharaajan yang tertatakelola dengan baik dan adil palamarta. “Itu spirit ini juga spirit jaman kemerdekaan, Sunda juga punya filosofi yang akan merubah tatakeloa dan kebudayaan,“ pungkasnya.,
Sementara itu Agung Suryamal Sutisno sebagai tuan rumah yang melanjutkan perjuangan ayahnya H.D. Sutisno (pemilik Pasar Caringin), yang menjadikan rumahnya sebagai jangkar kebangsaan dan kerap kedatangan tokoh-tokoh Nasional yang bersilaturahmi ke Bandung, mengatakan, “Rumah ini jadi rumah bagi semua, kami terima siapa pun baik itu calon pemimpin, siapa saja mau lintas golongan, lintas kelompok, pesan bapak semua harus diterima karena semuanya anak bangsa, “ tegasnya.
Agung juga berharap kedepan peran orang Sunda harus mewarnai politik Nasional seperti orang Makasar (Bugis) hebat-hebat bisa bangun tol. “Pak JK (Jusuf Kala) luar biasa bisa bermanuver kemana-mana saya hormat, angkat topi sama beliau,” pujinya.
Dewan Pangaping, Dewan Pakar bersama Panitia Kongres Sunda (foto Asep GP) |
Agung juga berharap peran tokoh-tokoh Sunda bisa jadi pencerah buat Nasional, punya bargaining position, bukan hanya diskusi tapi harus konkrit ke depan. Karena Jawa Barat ini strategis, kitanya aja yang tak melek.
“Jadi mari kita rajut silaturahmi, harmonisasi itu kita rajut kembali dengan dasar silih asah, silih asih, silih asuh. Jadi silakan tempat ini menjadi untuk merajut Indonesia dengan musyawarah bersama Jabar untuk Indonesia bersatu. Perbedaan ini menjadi satu anugerah tapi kebersamaan juga harus menjadi satu buat Jabar. Kita harus tonjolkan budaya daripada politiknya, misalnya menggali budaya Sunda menjadi potensi ekonomi,“ pungkas Agung.
Hadir dalam kesempatan tersebut Para Pangaping, Dr. (Hc) Burhanuddin Abdullah, Prof. Dr. R.P. Koesoemadinata (di acara ini diberi Iket Kehormatan), Dra. Hj. Eni Sumarni, Drs. Ernawan Koesoemaatmadja, MBA, Rd. Holil Aksan Umarzein, Memet H. Hamdan SH, M.S. Dari Para Pakar, Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, Prof. Dr. Cecep Darmawan, Ir. Roza Ramajasa Mintaredja, Dr. Chye Resti Isnendes, Dr. Dedi Jamaludin Malik, Noefirman, Dr. Tatang Sudrajat, Aulia Nurhikmah, SH., MH, Dr. Dadang Muhammad. Dari Panitia terlihat, Ketua Panitia (OC) Kongres Sunda Avi Taufik Hidayat, Andri Perkasa Kantaprawira (Ketua Panitia SC) Sekjen Kongres Sunda Dr. Nina Kurnia Hikmawati, Teh Rita (Bendahara), dan peserta lainnya seperti Deni Poniman, Rd. Dyna Ahmad, Pepen Padmadilaga, dan lainnya. (Asep GP)***
Kongres Sunda Akan Berlangsung Bulan Mei 2023 Dengan atau Tanpa Dukungan Pemerintah
Posted by
Tatarjabar.com on Wednesday, January 4, 2023
Dari Sawala di Rumah Agung Suryamal Kongres Sunda dipastikan berlangsung bulan Mei 2023 (foto Asep GP) |
Hal tersebut dipastikan Sekretaris Panitia SC Kongres Sunda Mahpudi, kepada wartawan di rumah Agung Suryamal Sutisno Jl. Soekarno – Hatta No. 504-506 Sekelimus – Kota Bandung (17/12/2022).
Hal tersebut menurut dia atas masukan dari para Dewan Pangaping, Kasepuhan dan Dewan Pakar yang hadir untuk memberi masukan ke panitia Kongres Sunda, yang intinya, Kongres Sunda harus jalan dilaksanakan, Kongres Sunda Harus membangkitkan marwah orang Sunda, Kongres Sunda bagaimanapun harus menempatkan kebersamaan orang Sunda untuk mencapai satu tujuan yang lebih mulya.
“Dalam kerangka ini penyelenggaraan tidak harus menunggu pengesahan keputusan gubernur, walaupun kemarin-kemarin panitia memang sangat menunggu dukungan dari pemerintah provinsi di dalam penyelenggaraannya, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tampaknya kegiatan ini tetap harus jalan tanpa atau dukungan dari pemerintah,” demikian kata Mahpudi.
Kongres Sunda direalisasikan setidaknya pada kwartal pertama, antara bulan Mei tahun 2023, paling tidak sekalian dengan acara silaturahmi halal bi halal lebaran, imbuhnya.
Ada 5 (Lima) agenda penting yang akan dilahirkan Kongres Sunda ini: 1). Strategi Kebudayaan Sunda dalam menyongsong era yang akan datang 2). Pembahasan isu-isu strategis tingkat lokal dan nasional dalam berbagai bidang seperti politik, ekopnomi, sosial, dan budaya yang diharapkan menjadi panduan orang Sunda dalam menyikapi perkembangan-perkembangan kehidupan di lingkungannya 3). Mendorong perubahan nama provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda 4). Membuat rekomendasi kepemimpian Sunda baik di tingkat Nasional dan Internasional, dan 5). Melahirkan Majelis Permusyawaratan Sunda yang menjadi wadah dalam konteks peradaban dari aspirasi pemikiran dan harapan dari orang-orang Sunda.
Ditanya apakah Kongres Sunda akan berkecimpung dalam politik praktis? Kata Mahpudi, politik itu bagian dari peradaban, tapi tidak ada hubungannya antara penyelenggaraan Kongres Sunda yang masuk di tahun-tahun politik sekarang. ”Hanya bagaimanapun politik harus kita jadikan bagian dari bagaimana memajukan dan memuliakan orang Sunda, sehingga kami tetap akan mengakomodir persolan-persoalan poliitik tersebut tapi kami tidak akan terjun dalam politik praktisnya. Ini tidak dalam rangka dukung- mendukung salah satu capres,“ tegas Mahpudi.
Didalam rekomendasi tentang Kepemimpinan Sunda, kata Mahpudi, kita akan Menerapkan seperti apa sih yang menjadi paten atau yang menjadi guide dari Kepemimpinan Sunda. Kemudian kita akan memberikan guiden kepada masyarakat, ini loh tokoh-tokoh Sunda dengan indikator dan parameter-parameter tertentu.
Terkait hal ini Andri Perkasa Kantaprawira menambahkan, seperti yang jelas terjadi di rumah Kang Agung, calon-calon pemimpin itu ditanggapi dulu apa yang jadi pemikirannya, bukan figurnya. Maka Sunda dan Kepemimpinan Nasional ini awalnya tidak mengusung figur tapi apa yang dipikirkan setiap orang yang berkehendak dan ini berlaku bukan hanya untuk capres saja tapi juga untuk calon DPR, DPRD dan kepala daerah.
Jadi point pentingnya dari Kongres Sunda ini, kata Mahfudi, akan melahirkan sebuah rekomendasi-rekomendasi yang menjadi kontribusi masyarakat Sunda kepada bangsa Sunda sendiri dan masyarakat indonesia. “Tapi bukan apa yang akan kita dapatkan, tapi apa yang akan kami berikan kepada masyarakat Sunda sendiri bangsa Indonesia dan kepada dunia,“ tandasnya.
Mahpudi (kanan) didampingi Andri Kantaprawira sedang memberi keterangan pers (foto Asep GP) |
Mahpudi juga mengatakan pergantian nama provinsi tidak semudah membalikan tangan, harus ada kajian-kajian, harus ada political will, dan ada pembahasan di tingkat legislatif, sehingga untuk mendorong/mencapai 3 hal ini harus ada empowering (memberdayakan) dari masyarakatnya.
“Kongres Sunda ini lebih kepada memberdayakan daripada keinginan spirit untuk melakukan perubahan dari Provinsi Jawa Barat ke Provinsi Sunda. Bagaimana duduk perkara dan sebagainya itu akan dimatangkan di dalam Kongres Sunda, dengan harapan nanti ada satu pokja (kelompok kerja) satuan tugas, yang direkomendasi oleh kongres untuk menjalankan ini secara serius, sehingga entah satu/dua tahun berkutnya terealisasi. Jadi Kongres Sunda ini sebuah komitmen bersama. Keinginan mengganti nama provinsi bukan keinginan individual tapi ini keinginan masyarakat Sunda. Tapi pionirnya dari Kongres Sunda,“ pungkas Mahpudi.
Pokoknya kata dia, akan banyak pembahasan di Kongres Sunda nanti yang berkaitan dengan implikasinya, tapi intinya masyarakat Sunda ada semangat untuk memuliakan namanya dalam bentuk implementasi-implentasi yang rill sekarang. “Jadi bukan sesuatu yang tabu kita mengganti nama provinsi dan bukan membuat sebuah pemisahan dari wilayah-wilayah yang katakan saja dibatasi oleh penutur bahasa Sunda, tapi lebih ke pemuliaan terhadap jatidiri,“ tandasnya.
Ditambahkan Andri. alasan berganti nama ke Provinsi Sunda ini bukan aspirasi yang pertama, tapi sejak tahun 1956 (Kongres Pemuda Sunda I), itu aspirasinya sama. Jadi kita ini sebenarnya ingin memberikan identitas yang lebih jelas kepada masyarakat Sunda bahwa mereka adalah pribumi, pemilik sarakan ini yang harus juga punya tanggung jawab untuk ngamumule memajukan bangsanya dan bersifat inklusif.
“Ketika Kang Ganjar (Prof. Ganjar Kurnia, Rektor Unpad ke-10) mengatakan perlunya memberikan nama administrative, ini artinya bahwa kita diberi nama administratif berdasarkan nama etnis (Sunda) berarti kita sebagai de mayority ini kita mempunyai tanggung jawab yang lebih. Jadi sejarahnya penamaan Sunda itu inklusif, jadi nama itu juga tidak akan mengeliminir, menistakan kelompok-kelompok sosial lainnya. Gak ada dalam sejarah orang-orang Sunda bersikap seperti itu. Ini hanya menambah jejak keterikatan bathin orang Sunda kepada sarakan dan budaya serta perilakunya,” jelas Andri.
Dia juga mengatakan, Kerajaan Sunda ini sebenarnya kerajaan yang paling maju. Sundanees Kingdom ini justice government – Kemaharajaan Sunda ini adakah kemaharaajan yang tertatakelola dengan baik dan adil palamarta. “Itu spirit ini juga spirit jaman kemerdekaan, Sunda juga punya filosofi yang akan merubah tatakeloa dan kebudayaan,“ pungkasnya.,
Sementara itu Agung Suryamal Sutisno sebagai tuan rumah yang melanjutkan perjuangan ayahnya H.D. Sutisno (pemilik Pasar Caringin), yang menjadikan rumahnya sebagai jangkar kebangsaan dan kerap kedatangan tokoh-tokoh Nasional yang bersilaturahmi ke Bandung, mengatakan, “Rumah ini jadi rumah bagi semua, kami terima siapa pun baik itu calon pemimpin, siapa saja mau lintas golongan, lintas kelompok, pesan bapak semua harus diterima karena semuanya anak bangsa, “ tegasnya.
Agung juga berharap kedepan peran orang Sunda harus mewarnai politik Nasional seperti orang Makasar (Bugis) hebat-hebat bisa bangun tol. “Pak JK (Jusuf Kala) luar biasa bisa bermanuver kemana-mana saya hormat, angkat topi sama beliau,” pujinya.
Dewan Pangaping, Dewan Pakar bersama Panitia Kongres Sunda (foto Asep GP) |
Agung juga berharap peran tokoh-tokoh Sunda bisa jadi pencerah buat Nasional, punya bargaining position, bukan hanya diskusi tapi harus konkrit ke depan. Karena Jawa Barat ini strategis, kitanya aja yang tak melek.
“Jadi mari kita rajut silaturahmi, harmonisasi itu kita rajut kembali dengan dasar silih asah, silih asih, silih asuh. Jadi silakan tempat ini menjadi untuk merajut Indonesia dengan musyawarah bersama Jabar untuk Indonesia bersatu. Perbedaan ini menjadi satu anugerah tapi kebersamaan juga harus menjadi satu buat Jabar. Kita harus tonjolkan budaya daripada politiknya, misalnya menggali budaya Sunda menjadi potensi ekonomi,“ pungkas Agung.
Hadir dalam kesempatan tersebut Para Pangaping, Dr. (Hc) Burhanuddin Abdullah, Prof. Dr. R.P. Koesoemadinata (di acara ini diberi Iket Kehormatan), Dra. Hj. Eni Sumarni, Drs. Ernawan Koesoemaatmadja, MBA, Rd. Holil Aksan Umarzein, Memet H. Hamdan SH, M.S. Dari Para Pakar, Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, Prof. Dr. Cecep Darmawan, Ir. Roza Ramajasa Mintaredja, Dr. Chye Resti Isnendes, Dr. Dedi Jamaludin Malik, Noefirman, Dr. Tatang Sudrajat, Aulia Nurhikmah, SH., MH, Dr. Dadang Muhammad. Dari Panitia terlihat, Ketua Panitia (OC) Kongres Sunda Avi Taufik Hidayat, Andri Perkasa Kantaprawira (Ketua Panitia SC) Sekjen Kongres Sunda Dr. Nina Kurnia Hikmawati, Teh Rita (Bendahara), dan peserta lainnya seperti Deni Poniman, Rd. Dyna Ahmad, Pepen Padmadilaga, dan lainnya. (Asep GP)***
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
No comments :
Post a Comment