Ngawangkong Sareng Pa Dewan  (Foto Asep GP)

Secara Regulasi kata Ace, sebenarnya sudah ada UU Tentang Perlindungan Anak, yaitu Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Yang kemudian direvisi menjadi, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Kemudian kita pun sudah memiliki Sistem Peradilan Anak (UU Nomor 11 Tahun 2012). Karena kalau anak berhadapan dengan hukum tidak bisa diperlakukan seperti orang dewasa.

Anak-anak juga harus diperlakukan secara Non Diskriminasi, termasuk orang berbeda suku dan agamanya, anak yang baru lahir harus diperlakukan sama oleh pemerintah.

Anak-anak juga harus diberi perlakuan yang terbaik. Anak-anak itu harus diberikan hak untuk kelangsungan hidupnya dan perkembangan hidupnya.

“Nah saya belajar dari pandemi Covid-19. Kami di Komisi VIII sedang menginisiasi untuk menyusun UU Perlindungan Anak-anak Yatim Piatu. Sebab di masa pandemi Covid ini kita lihat banyak sekali orang meninggal lalu bagaimana dengan nasib anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Saya bilang kepada menteri sosial ini harus dilindungi, Negara harus hadir setidaknya memberikan pola asuh. Memastikan hak asuhnya, memastikan proses psikologisnya, dan harus jelas mana tanggung jawab pemerintah pusat, mana tanggung jawab pemerintah daerah. Ini yang kami harap bisa dibuat aturan-aturannya,“ papar Ace.

Anak-anak juga kata Ace, harus didengar pendapatnya. Seraya bertanya pada hadirin, apakah kalau memberikan sesuatu pada anak suka ditanya dulu pendapat atau keinginannya? Misalnya ketika mengecatkan kamarnya apa ditanya dulu pendapat anak, mau pakai warna apa? Seringkali kebanyakan orang tua tak menghiraukannya.

“Kalau saya Alhamdulillah suka nanya dulu pendapat anak. Misalkan seperti tempo hari ketika anak saya baru lulus dari seklolah terbaik di Indonesia (MAN Insan Cendikia) kebetulan mendapat beasiswa di universitas terbaik di Jepang. Tetapi pada saat bersamaan anak saya juga diterima di Universitas Indonesia (UI). Alhamdulillah saya bersyukur dan bahagia karena impian saya punya anak kuliah di Jepang terkabul. Tapi disisi lain anak saya justru lebih meilih kuliah di UI. Saya tanya kenapa Teteh ngambil UI? Dia bilang UI juga bagus, dosennya berkualitas dan ranking UI bagus, juga dokumentasinya bagus. Dia bilang nanti Teteh mau ke luar negerinya kalau S2 dan S3 aja. Kalau S1 Teteh mau di Indonesia aja, ingin kaya Ayah punya teman yang banyak, Ayah kan S1 nya di dalam negeri dan punya banyak temen, Teteh juga ingin punya banyak teman seperti Ayah“.

Mendengar alasan putrinya, Ace jadi terenyuh campur bangga. Tapi dia berargumen lagi dengan anaknya. Bahwa putranya ingin punya banyak teman di tanah air itu bagus, tapi yang dibutuhkan sekarang adalah kawan Internasional, menjadi warga dunia. Tapi putrinya keukeuh peuteukeuh pengkuh dengan niatnya. Akhirnya karena sudah menjadi pilihan anaknya begitu, Ace pun sebagai orang tua mengalah dan memberi restu putrinya kuliah di tanah air. Padahal sekolah di Jepang semua biayanya gratis bahkan dapat uang saku. Ya, kita harus hargai dan hormati keputusan anak.

Anak juga tidak boleh dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan politik. “Saya berharap dan selalu menegaskan di partai. Kebetulan saya Ketua DPD Partai Golkar Jabar, kegiatan-kegiatan partai gak boleh melibatkan anak. Biarkan anak-anak kita memiliki kedewasaannya sendiri untuk menentukan pilihan politiknya. Apalagi kalau anak diajak demo itu sudah ga bener,“ tegas Ace.

Kedua, Anak tidak boleh dilibatkan dalam sengketa bersenjata. Pelibatan dalam kerusuhan sosial. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. Pelibatan dalam peperangan, dan Kejahatan Seksual.

Kewajiban Negara Terhadap Anak

Negara Berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghlormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondiksi fisik dan/atau mental.

Alhamdulillah, kata Ace, kita lihat Negara kita ini sudah sangat baik dari mulai dalam kandungan sampai meninggal Negara sudah hadir. Misalnya ketika orang (bayi) dalam kandungan Negara punya program perbaikan gizi. Di PKH (Program Keluarga Harapan) itu kan salahsatunya perbaikan gizi-nutrisi. PKH oleh pihaknya (Komisi VIII) didorong harus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Begitu juga ketika setelah lahir pun seharusnya diperhatikan kesehatan dan pendidikannya dan itu kewajiban Negara. Pendidikan sekarang sudah relatif baik, anak sekolah di Sekolah Dasar Negeri pun gratis.

Kewajiban Orang Tua Kepada Anak: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak ; menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya ; mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak (belum siap untuk menikah jangan dipaksa); dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Negara Wajib Memberikan Perlindungan Khusus Anak, dalam kondisi:

1. Anak dalam situasi darurat. Dalam hal ini Ace sebagai panja UU Penanggulangan Bencana memasukan pasal khusus tentang perlindungan terhadap kelompok rentan dimana di dalammnya adalah Anak. Mesti ada ruang pengungsian khusus buat anak.
2. Anak yang berhadapan dengan hukum. Harus ada perbedaan dengan orang dewasa.
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau secara seksual ini banyak sekali. Ace mencontohkan emak-emak meminta-minta dipinggir jalan dengan membawa anak dan ketika ditelusuri ternyata anak tersebut disewanya, bukan anaknya, supaya menarik rasa iba seseorang untuk memberikan sesuatu, uang/lainnya. Terakhir kasus Manusia Silver yang tujuannya untuk meraih simpati. “Saya bilang ke pihak kepolisian orang yang mengeksploitisirnya ditangkap aja, itu kan sama saja dengan mempekerjakan anak di bawah umur,“ ujar Doktor Ilmu Pemerintahan Fisip Unpad.
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
6. Anak yang menjadi korban pornografi. Ada dua perusahaan besar komik Amerika, Marvel (Kapten Amerika, dsb) dan DC (Superman, Batman, dsb). Nah ada satu komik yang baru masuk ke Indonesia tapi di komiknya itu diceritakan juga tentang biseksual (AC/DC). Ace menentang komik tersebut masuk ke Indonesia. “Saya bilang tolak, ga boleh. Karena itu akan dibaca oleh anak-anak kita.”
7. Anak dengan HIV/AIDS.
8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.
9. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.
10. Anak korban kejahatan seksual.
11. Anak korban jaringan terorisme.
12. Anak Penyandang Disabilitas.
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya. Sekarang zamannya beda, dulu kekerasan kepada kita selagi anak-anak itu dianggap biasa. Waktu SD siswa tidak membersihkan kuku lalu dihukum guru itu biasa, sekarang sudah gak boleh guru memarahi anak yang malas sekolah, dia bisa ngadu ke orang tuanya dan urusannya menjadi panjang.

Jadi menurut penelitian, kita harus betul-betul memperhatikan aspek psikologi anak, jangan sampai terjadi kekerasan. Apalagi menstigmatisasi anak dengan bahasa-bahasa yang kasar. Gunakan bahasa yang bisa menghargai anak.

“Makanya Bapak dan Ibu sekalian kalau dalam keadaan emosi lebih baik jangan bicara. Kalau tidak pasti akan terjadi kekerasan. Dalam hal ini Negara wajib hadir untuk bisa memastikan bahwa perlindungan terhadap anak menjadi hal yang harus diperhatikan oleh kita semua. Dan saya kira Negara dengan segala kebijakannnya sudah cukup baik untuk memberi perlindungan terhadap anak,“ kata politikus nyantri trah Pandeglang Banten, Putra KH. Tb. A. Rafei Ali – dan Hj. Siti Sutihat, mengakhiri percakapan. (Asep GP)***