Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berupaya memberikan perhatian kepada siswa dari keluarga tidak mampu. Pada kesempatan ini Kemendikbud menindaklanjuti laporan warga mengenai sosok Muhammad Rais, siswa SDN 047 Balonggede, Kota Bandung, Jawa Barat, yang berasal dari keluarga pemulung dan sering melakukan aktivitas belajar di pinggir trotoar. 

“Ini adalah bentuk apresiasi pemerintah karena kebetualan ada Ananda Rais yang tiba-tiba muncul di sosmed dan ini menjadi perhatian pemerintah jangan sampai ada Rais-Rais lain yang muncul karena Bapak Presiden saat ini sangat konsen sekali terhadap pendidikan, beliau menekankan jangan sampai ada anak usia sekolah putus sekolah karena alasan ekonomi. Jadi itu yang menjadi alasan kami datang ke Bandung untuk merespon bersama Pa Kadis Kota Bandung dan PGRI karena tentunya ini akan menjadi perhatian kita bersama“, imbuhnya.

Kesulitan seperti ini kata Abdul Kahar, memang tidak bisa dihindari, Rais-Rais lain mungkin masih ada di tempat lain karena keterbatasan pihaknya untuk melihat semuanya. Hal-hal seperti ini di kota-kota besar tidak bisa dipungkiri karena ada saja orang tua yang secara kependudukan tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) atau KTP (Kartu Tanda Penduduk), sehingga Dinas Sosial pun kesulitan untuk melakukan pendataan seperti ini. Kahar akan berusaha kedepan pihaknya bersama Dinas Sosial akan memprioritaskan status pendidikan anaknya dulu, bukan status kependudukan orang tuanya sekalipun domisilinya nomaden, anaknya harus diselamatkan. 

“Tidak boleh hanya karena alasan status kependudukan orang tuanya, anaknya ikut terbengkalai pendidikannya. Barangkali itu yang harus menjadi titik perhatian kita. Karena bapa presiden sangat mewanti-wanti bahwa tidak boleh ada anak Indonesia usia sekolah yang tidak bersekolah”, tegasnya.

Untuk itu Abdul Kahar berharap dinas pendidikan dan sekolah yang memiliki kewenangan mengusulkan siswa penerima KIP juga agar lebih aktif meningkatkan kualitas pendataan siswa dari keluarga miskin melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Sistem Informasi Program Indonesia Pintar (Sipintar).

Disamping itu, dinas pendidikan juga diharapkan berperan aktif berkoordinasi dengan perangkat daerah/kecamatan/lurah, agar seluruh siswa dari keluarga miskin dapat menerima Program Indonesia Pintar (PIP) dengan mengawal proses pencatatan keluarganya ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

 
Selain itu, pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota diharapkan agar mengoptimalkan perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengawasan untuk mengawasi pelaksanaan PIP. “Mulai dari proses pemutakhiran DTKS oleh dinas sosial setempat yang berkoordinasi dengan kelurahan, pengusulan oleh dinas pendidikan, sampai dengan aktivasi rekening, penarikan dana dan pemanfaatan dana”, ujar Abdul Kahar.

Diharapkan melalui peran aktif masing-masing, baik dari pemerintah pusat dan juga daerah, akan bisa lebih responsif dan akomodatif terhadap perubahan kondisi kesejahteraan dari keluarga-keluarga di wilayahnya masing-masing.

Sementara itu, Kadisdik Kota Bandung Hikmat Ginanjar berharap anak-anak usia sekolah di Bandung bisa belajar semua. Dan kasus seperti Rais adalah sebuah pelajaran dan harus menjadi perhatian bagi semua karena pendidikan menjadi tanggung jawab bersama. “Langkah-langkah dari pemerintah pusat saya kira sangat bagus dan memberikan motivasi bagi kita semua agar jauh lebih aware lagi bagi masa depan anak-anak kita“, katanya. 

Muhammad Rais: saya ingin jadi polisi