Hal tersebut dikatakan Panitia SC Kongres Sunda, Andri Perkasa Kantaprawira, usai pertemuan awal antara Dewan Pakar Kongres Sunda dengan Dewan Pakar/Pembina Provinsi Sunda di Pusat Digitalisasi Budaya Sunda Unpad ,Jalan Dipatiukur No. 46 Bandung (26/11/2020). 

Kata Andri, Ini menjadi alat konsolidasi untuk menggulirkan kembali soal Provinsi Sunda. Lalu pada awal Desember, kata Andri, pihaknya akan mengadakan Konferensi Pers antara Pembina dan Dewan Pakar untuk mulai memasukan Kongres Sunda memasuki ranah pemerintahan administrasi. "Artinya kita akan menyampaikan prakarsa dan aspirasi Provinsi Sunda ini kepada legislatif dan gubernur karena memang menurut Permendagri 30 tahun 2012 tentang perubahan nama tersebut mewajibkan kita ada persetujuan DPRD dan Gubernur. Nah kita akan menyatakan bahwa Tim Pakar dan Pembina ini siap berdialog dengan gubernur mengenai hak kita. Ya mengganti nama itu adalah hak suku Bangsa Sunda seperti tadi dikatakan Prof. Ganjar Kurnia dan Memet Hakim”, katanya. 

Kang Ganjar dalam pertemuan ini memang secara tegas mengatakan yang terpenting sekarang adalah bagaimana caranya agar kita semua menjadi pelaku sejarah yang menjadikan Sunda menjadi nama provinsi. Alasan Ganjar sangat masuk akal sebab sekarang Sunda sudah hilang, susah untuk diselamatkan, contohnya ada acara kesundaan tetapi memakai bahasa Indonesia, itu menandakan bahwa bahasa Sunda akan musnah, yang tersisa di kita kalau nama Provinsi Tatar Sunda jadi, itu hanya sebuah nama tempat –Tatar Sunda.

“Budaya Sunda, basa Sunda bakal leungit pon kitu deui manusana geus teu nyaah kana Sundana. Urang sadayana urang nyieun sajarah supaya aya hiji monumen anu ngaranna Sunda-aya hiji jalan di Bandung nu ngaranna Sunda urang gedean jadi ngaran provinsi (Budaya Sunda,bahasa Sunda akan hilang begitu juga manusianya sudah tidak mencintai ke-Sundaannya. Kita semua harus membuat sejarah agar ada satu monumen yang bernama Sunda – ada nama Jalan di Bandung (Jalan Sunda), kita besarkan menjadi nama provinsi)", demikian ajaknya.

Rektor Universitas Padjadajaran ke-10 ini pun menyinggung soal penolakan Cirebon. Cirebon itu hanya nama wilayah bukan etnis (seke seler), Cirebon bergabung termasuk Keresidenan Cirebon, di dalamnya ada Kuningan dan Majalengka yang mayoritas orang Sunda. Kalau saat itu Cirebon mereka anggap satu etnis/suku/seke seler orang-orang Sunda tidak akan mau bergabung (pendiri Cirebon adalah keturunan Pajajaran, red). 

Demikian juga dengan Banten, hanya nama wilayah bukan nama suku. Penduduk Banten di Selatan mayoritas orang Sunda, adapun yang disebut Jawa Banten hanya menempati beberapa bagian saja di utara (sebelum berdiri Kesultanan Banten, Banten adalah bagian dari wilayah Pajajaran, red).

Selanjutnya dijelaskan Andri, Kongres Sunda ini akan mulai pada gerakan sosial yang lebih organize- tahap-tahapnya nanti ada gerakan sosial dan terbuka bagi siapa saja, kalau ada yang punya aspirasi untuk mendorong Provinsi Sunda. Selain itu, pihaknya juga membuat angket dan menggalang dukungan berbagai daerah, termasuk kemarin ke Cirebon bertemu dengan Ratu Arimbi, Basirun P3C, Muhammad Subianto Trah Kunci Iman. “Ternyata baik-baik saja, kami diterima dengan segala keramahan dan mereka menyatakan diri sebagai lingkup yang sama dari wangsa Pajajaran, sadulur. Jadi ada kekhawatiran Cirebon mau memisahkan diri ternyata tidak terbukti“, kata Andri.

Pihaknya juga kata Andri, akan mengajak Ratu Arimbi dan beberapa orang Cirebon menjadi Tim Pengkaji/Penyusun/Tim Pakar di penamaan provinsi Tatar Sunda ini, kalau bersedia alhamdulilah. Katanya.

***

Jadi Prinsipnya pertemuan ini, kata Andri, pihaknya ingin memantapkan gerakan agenda ketiga Kongres Sunda mengenai Provinsi Sunda. Agenda 1 kemarin sudah, ingin sampai ketiga agenda itu terumuskan strategi kebudayaan. 

Prinsipnya Kongres Sunda itu pertama, harus lahir Strategi Kebudayaan karena untuk maju kita perlu strategi kebudayaan, Jepang, China, Korea maju karena strategi kebudayaannya jelas. Kedua, Sunda Sarakan dan Negara, public-public policinya harus jelas, mendukung ke arah kemajuan, dan ketiga, bajunya Provinsi Sunda ini harus jadi. “Jadi 3 kesatuan agenda Kongres Sunda ini harus jadi, jadi mejelang akhir tahun beberapa agenda Kongres Sunda selesai dan kita bisa melakukan kongres” , demikian harapan Andri.

Ditanya kapan waktunya, Andri mengatakan belum bisa memastikan di masa pandemi seperti ini, sebab Kongres Sunda harus besar dan melibatkan secara fisik partisipasi dan keikutsertaan warga Jabar, utamanya orang Sunda dan orang-orang yang mencintai Sunda. 

“Kapan waktunya? Ya ketika pemerintah mengijinkan! Kalau tidak diijinkan kita tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar protokol kesehatan. Kapan, ya nanti tanda-tandanya akan jelas ketika ada vaksin dilakukan, mulai Januari-Februari-Maret, nanti kalau jadi dan ada sinyal dari pemerintah kita akan bisa menghitung waktu kapan Kongres Sunda bisa berlangsung. Sekarang menyelesaikan agenda kongres dulu sehingga kongres itu nanti hanya merupakan sarat formal saja dan kita tidak neko-neko Kongres Sunda itu sesuai visi kongres, Sunda Mulya-Nusantara Jaya, Sunda Mulya punya harga diri, punya cara pandang ke depan, punya pikiran maju ke depan, lompatan jauh ke depan serta menjadi bagian dari NKRI. Ya kita sama-sama menghadapi NKRI ini menju 100 tahun menjadi NKRI yang membanggakan, yang maju, sejahtera, adil, demokratis. Itulah NKRI yang kita inginkan sesuai dengan pikiran Juanda, Otto Iskandar Dinata, Iwa Koesoemasoemantri, dan Dewi Sartika putra-putra terbaik bangsa dari Pasundan yang sangat mencintai NKRI“, demikian pungkas Andri. (Asep GP)***