“Juragan (Jaringan Rakyat Untuk Ganjar), dibentuk untuk menjalin kerjasama antar relawan dan masyarakat umum untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.

Dengan Koordinator Nasional Majen TNI (Pur) H.TB Hasanuddin dan Koordinator Jabar Riani Soedarmo, siap mengantarkan Ganjar Pranowo menjadi Presiden RI di Pilpres 2024 nanti.” Demikian dikatakan Koordinator Juragan Jabar Riani Soedarmo, dalam siaran persnya kepada redaksi.

JURAGAN dalam kiprahnya selama ini sudah melakukan deklarasi di berbagai kota di Jawa Barat dan setelah itu kami meresmikan sekretariat JURAGAN di Jl. Merak No. 2 Bandung (C59) (IG, FB, Tiktok, Twitter, Treads, Youtobe @Juraganrelawanjabar), dengan harapan tempat tersebut menjadi payung bagi orang lain, khususnya di Kota Bandung. Kata Riani.

Adapun kelanjutan program yang sudah JURAGAN wujudkan kepada masyarakat yaitu: “Workshop Pancasila JURAGAN (Jaringan Rakyat untuk Ganjar)”, yang berlangsung di Cigugur Girang, Parongpong Lembang, Kabupaten Bandung Barat, tanggal 1 Juni 2023; “Train of Trainer” –Kewirausahaan Berbasis Pancasila, berlangsung di Jl. Merak No. 2 Bandung (C 59), tanggal 27 Juli 2023; “Sarasehan Pancasila” di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, tanggal 14 Agustus 2023; “Peduli Stunting – Peduli Bangsa” – Bakti Sosial Pembagian Gizi Untuk Bayi dan anak Usia 5 Tahun, bekerjasama dengan 5 RW, di Gang Sadireja Cikaso, Kel. Sukamaju Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung, tanggal 30 Agustus 2023.

Serta masih ada beberapa kegiatan yang akan dikerjakan pada pekan ini, seperti: Pemeriksaan Kesehatan dan Pembagian Vit.C, Gratis untuk pengemudi Ojek Online di Kota Bandung, pada 1 Oktober 2023; Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat Desa Sadangmekar, Cipada, Singapura, Cikalong, Selaawi, Kabupaten Bandung Barat dan sekitarnya selama beberapa Minggu ke depan ; Pembuatan 1000 layang-layang untuk diterbangkan bersama kaum Milenial; Pembuatan Kebutuhan Sosialisasi kampanye (spanduk, stiker, kaos, topi, tas); Juragan juga akan memproduksi kurang lebih 1000 bendera untuk dibagikan dan dipasang di perahu Nelayan; Pencegahan Stunting akan direalisasikan di wilayah Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, dan Sosialisasi dan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

Selain itu kata Riani, JURAGAN Jabar juga membuka simpul-simpul suara di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB), ini sangat beralasan sebab : Luas Wilayah Kabupaten Bandung Barat : 1.305.77 ha; Terdiri dari 16 Kecamatan dan 165 Desa; Jumlah Penduduk 1.814.226, serta, Jumlah Pemilih DPS/ 1.799.495

Dengan hasil rekap Pileg 2019: Gerindra : 463.231, Golkar : 433.249, PKS : 371.251, PDIP: 357.145, Demokrat : 265.700, PKB : 235.607, Nasdem : 206.603, PAN : 144.832,Perindo: 86.086, PPP : 67.232, Berkarya : 64.845, PSI : 44.278, PBB : 39.934, Hanura : 17.813, Garuda : 10.787, dan PKPI : 7.139.

“Maka dari itu, Juragan membentuk Korwil Kabupaten Bandung Barat, dan selanjutnya kami akan segera melaksanakan tugas membuka simpul-simpul yang masih abu-abu di wilayah padat penduduk Kota Bandung, lalu bergeser menuju Purwakarta dan sekitarnya. Pokoknya Juragan Jabar siap memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 nanti,“ pungkas Riani. (Rls/AGP)***

Setelah sukses menggelar Sarasehan Pancasila bersama para warga RW 08 Citamiang, Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung beberapa waktu yang lalu, Komunitas dari kota Bandung yaitu Aliansi Bandung Cinta Damai (ABCD), Mawas Centre,dan Kussallamitta kembali menyelenggarakan “Sarasehan Pancasila” . Kali ini mereka bekerja sama dengan Karang Taruna Kelurahan Sukamaju. 

Acara yang berlangsung di Balai KUA RW. 02 Cikaso Selatan, Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung ini dihadiri kurang lebih 60 remaja putra-putri Cikaso, Karang Taruna serta warga yang mengikuti dengan antusias selama kegiatan berlangsung, Jumat (22/9/2023).

Hadir juga dalam kesempatan tersebut Satrio Utomo Desiree (wakil dari Mawas Centre), Lanny, Ocha, Lies, Vero (wakil dari ABCD) serta Teh Irma dari Kussallamitta, Agi Muhammad (Ketua Karang Taruna Kelurahan Sukamaju) dan Kang Arya (ketua Pelaksana).

Sarasehan Pancasila ini tujuannya untuk lebih mengenalkan lagi semua Gambar Lambang Negara. Hal tersebut diakui Furqon AMC selaku pembicara Sarasehan Pancasila, bahwa masyarakat selama ini kurang memahami Pancasila. Oleh karena itu masyarakat harus diberi wawasan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. “Dalam sarasehan ini kami akan berusaha menjelaskan tentang Lambang Negara Garuda Pancasila beserta makna dan butir-butir Pancasila,“ demikian kata Furqon.

Hal senada diungkapkan Desiree dan Satrio Utomo, wakil dari Mawas (Manusia Welas Asih) Centre. “Kami harapkan Pancasila tidak hilang ditelan zaman dan semakin dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

Pihak Karang Taruna pun menyambut baik Acara Sarasehan pancasila tersebut. “Acara seperti ini tentunya bagus untuk memberi inspirasi anak muda supaya lebih paham terhadap pancasila, dan kami siap menjadi pelopor panitia untuk Sarasehan Karya Tingkat Kota Bandung,“ demikian kata Agi Muhammad. (AGP)***

Dalam rangka menyambut HUT Kota Bandung, Komunitas Aliansi Bandung Cinta Damai (ABCD), Komunitas Budaya Kusallamita, dan Mawas (Manusia Welas Asih Semesta) Centre bekerja sama dengan RW 08 Sukamaju, Cibeunying Kidul, mengadakan “Saresehan Pancasila”.

Acara digelar di Balai RW 08 Jalan Citamiang, Sukamaju, Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung, Jumat (8/9/2023) dan diikuti oleh hampir lima puluhan orang dari ikatan motoris, kader wilayah dan warga yang dengan khidmat mendengarkan pemaparan Pembicara, Furqan AMC.

Hadir juga dalam kesempatan tersebut, Ketua ABCD Toni Ellen, Satrio Utomo (Penasihat Mawas Centre), juga ketua komunitas lainnya seperti Dr. Ati Basuki, Desiree, Ketua RW 08 Sukamaju Cibeunying Kidul Teddy Sulaksana, Irma Basuki, Vero, dsb.

Pancasila, kata Toni Ellen, bukan hanya sebagai Lambang Negara Indonesia, tapi harus dipahami sebagai pedoman/cara hidup berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia yang terbiasa bergotong-royong.

Saresehan pancasila ini tujuannya untuk lebih mengenal Pancasila dan lebih meneladani butir-butir sila dari Pancasila. Agar Pancasila tidak luntur oleh pergeseran waktu dan generasi.

“Acara Saresehan Pancasila ini tujuannya untuk mempertajam pemahaman Pancasila bukan hanya sekedar Lambang Negara tapi sebagai cara hidup kita sebagai bangsa Indonesia yang terbiasa gotong- royong. Kita semua berharap dengan lebih mengenal Pancasila, kita bisa menunaikan hidup secara Pancasila, saling mengasihi dan menyayangi hidup rukun damai selamanya,” demikian kata Toni.

Menurut Toni komunitasnya juga komunitas lainnya, menggelar acara seperti ini sudah berjalan sekitar 2 tahun. Blusukan masuk ke lingkungan masyarakat, baik itu bekerja sama dengan Rt/Rw, kelurahan, pesantren, sekolah juga masuk ke semua komunitas, mau komunitas motor, touring, komunitas sepeda. “Kalau ingin lebih mendalami Pancasila, siapa pun, hayu undang kita, mau di grup pengajian atau gereja pun mangga,“ kata Toni sambil memberikan nomer HPnya : 089673108969.

“Kalau di Bandung sering kita lakukan, kita pernah di NuArt (Jalan Setra Duta Bandung) mengundang berbagai komunitas, juga di SPLB Cihampelas, di BTC, jadi siapa pun komunitas apapun boleh mengundang kita. Pokoknya yang menurut berita bahwa anak-anak muda kita tidak Pancasilais, hayu kita lawan. Hayu kita perkenalkan kembali mereka pada Pancasila,“ katanya serius.

Sementara itu Satrio Utumo, menilai bahwa acara saresehan Pancasila ini bukan untuk “mengajari” tapi untuk sama-sama belajar. “Ini salah satu usaha kita untuk meminimalisir penyimpangan Pancasila,” tegasnya.

Bagi Satrio Pancasila itu sebuah gambaran gotong-royong/bersatu. Kalau kita benar-benar menjalankan gorong-royong tidak akan ada yang besikap egois mau untung sendiri, kalau senang sama-sama senang, susah sama-sama susah, semuanya jadi lebih ringan. “Jadi kaya acara ini, kita tidak harus mengeluarkan modal besar karena gotong-royong itu tadi, jadi lebih ringan“.

Demikian juga ketika Pemilu 2019 ada usaha membenturkan antar umat agama, dengan adanya gambaran Pancasila - Ketuhanan Yang Maha Esa, semuanya bisa diminimalisir.

Sementara Teddy Sulaksana Ketua RW 08 Sukamajau Cibeunying Kidul, sangat menyambut baik acara saresehan Pancasila yang digelar di daerahnya ini. “Dengan adanya kegiatan ini, jadi ada segi positifnya, warga jadi mengenal Pancasila, sebab dari zaman ke zaman pancasila itu hampir terlupakan. Nah dengan adanya pencerahan ini semoga bermanfaat bagi warga kami,“ pungkasnya. (Asep GP)***

Relawan JURAGAN (Jaringan Rakyat untuk Ganjar) pada hari Rabu, (30/8/2023) bekerjasama dengan 5 RW, mengadakan Bakti Sosial berupa pembagian 150 paket gizi balita hingga usia 5 tahun. Kegiatan berlagsung di Balai RW 06, Gang Sadireja, Sukamaju – Cibeunying Kidul - Kota Bandung.

Menurut Riani Soedarmo Ketua/Koordinator Utama JURAGAN GANJAR kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi semua pihak agar bersama-sama menekan angka stunting di Kota Bandung dan sekitarnya.

“Alhamdulillah acara ini sangat lancar dan mendapat sambutan hangat dan antusiasme masyarakat karena masyarakat pada dasarnya memang membutuhkan kegiatan nyata yang langsung menyentuh mereka,” kata Riani Soedarmo gembira.

Pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 berlangsung Focus Group Discussion (FGD) antara Ketua DPD RI dan para Inohong/Tokoh Jawa Barat di Hotel Horison Bandung, Jl. Pelajar Pejuang 45 No. 121 Kota Bandung.

Acara Membedah Proposal Kenegaraan DPD RI bertajuk, “Menyempurnakan dan Memperkuat Sistem Negara Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa” ini menghadirkan nara sumber Dr. Ichsanuddin Noorsy (Pengamat Ekonomi & Politik), Dr. Utang Rosidin (Pakar Hukum tata Negara UIN Sunan Gunung Jati), dan Ketua Umum Gerakan Bela Negara, Brigjen TNI (Purn) Hidayat Poernomo.

Terlihat hadir juga saat itu, Andri Perkasa Kantaprawira, Ari Subagja Husen, Robby Maulana Zulkarnaen (Sundawani Wirabuana), Dr. Ikke Dewi Sartika, Galib, Evi Silviadi (Lembaga Adat Karatwan Galuh Pakuan), Ade Kadarisman, dan banyak lagi.

Menarik disimak pernyataan materi Ketua Umum Gerakan Bela Negara yang menyoroti perkembangan situasi kehidupan nasional sekarang sedang berada dalam keadaan tidak baik, menyangkut seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Semua itu kata Poernomo, bermula dari adanya Amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada hakikatnya UUD Negara Indonesia yang resmi ditetapkan berlaku 18 Agustus 1945 itu di dalamnya terdapat pembukaan dan batang tubuh. Pada Pembukaan UUD 45 dimana Pancasila terdapat didalamnya berperan menjiwai batang tubuh UUD 1945.

Senada dengan hal itu, Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, dalam wawancara khusus dengan para awak media mengatakan, dalam mengembalikan Pancasila sebagai Norma Tertinggi Bangsa, DPD RI jauh sebelumnya sudah menginisiasi mengembalikan UUD 45 sesuai naskah aslinya sejak 2019.

“Karena yang sekarang kita ikuti ini demokrasinya demokrasi liberal, ekonominya liberal, padahal yang diinginkan pendiri bangsa kita itu demokrasinya demokrasi pancasila, ekonominya juga ekonomi Pancasila. Begitu juga dengan sistem pemilu, ini kan liberal. Pancasilanya nanti kemana, sila ke -4 nya ada dimana,“ tegasnya.

Tentang amandemen, kata La Nyalla, amandemen 99 sampai 2022 ini. “Amandemen yang kita anggap tidak ada juntrungannya, tau-tau UUD 45 tiba-tiba 95% dirubah,“ sesalnya.

La Nyalla juga mengatakan tidak tertarik sama capres-capres yang ada sekarang. Karena yang ada dalam pikirannya kita harus memilih presiden di MPR. Karena menurut dia, itulah amanah pendiri bangsa yang diberikan kepada seluruh bangsa. “Memilih presiden, memilih pemimpin nasional itu melalui musyawarah mufakat. Bukan hitung-hitungan yang seperti sekarang dilaksanakan. Mana bisa suara santri sama dengan suara kiyai. Mana bisa murid-mahasiswa disamakan dengan suara profesor,” katanya serius.

“Ini kan hanya karena hitung-hitungan siapa yang banyak duit sukses. Disana banyak kecurangan. Kita harus memilih presiden melalui musyawarah mufakat, harus ada aturannya. Siapa pun presidennya dia harus diverifikasi, harus betul-betul dilihat bersih apa tidak. Pokoknya saya ingin mengembalikan sesuai dengan apa yang telah dirumuskan pendiri bangsa,“ pungkasnya.

Sementara itu anggota DPD RI Eni Sumarni yang turut hadir saat itu mengatakan, DPD ini sudah berulangkali mengkaji perundang-undangan. “Kenapa kita dalam Sidang paripurna menyepakati untuk mengkaji ulang UUD 45 dan terus disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk dapat masukan dari apa yang menjadi ide atau gagasan DPD RI, karena ini sudah menjadi keputusan lembaga DPD RI bukan orang-perorangan, akan tetapi ini keputusan lembaga bahwa kita akan menginisiasi untuk mengembalikan UUD 45 sesuai naskah asli dengan disesuaikan kembali dengan kondisi bangsa saat ini."

“Makanya pada saat ini juga DPD RI terus melakukan seminar, FGD. Dan diharapkan dari mulai pakar, ahli, dan seluruh lapisan masyarakat yang ikut, agar memberikan kontribusi ide gagasannya, dan nanti akan ditampung dan disampaikan oleh DPD RI sebagai kelembagaan legislatif yang ada di negeri kita ini,” tambahnya. (AGP)***

Hal tersebut mengemuka ketika Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) menggelar diseminasi strategi pengawasan keuangan haji dan sosialisasi di Kecapi Meeting Room, Grand Sunshine Resort & Convention, Jl. Raya Soreang N0. 06, Pamekaran, Soreang - Kabupaten Bandung, Sabtu (1/4/2023).

Selain itu, Rojikin juga menegaskan posisi keuangan haji saat ini pada kondisi yang sehat dan siap untuk mendukung pelaksanaan haji 1444H/2023 M. BPKH bersama Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR turut mendukung dalam hal rasionalisasi besaran setoran awal pendaftaran haji, rasionalisasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), serta mendorong Jemaah haji tunggu untuk dapat mencicil setoran lunas secara bertahap agar tidak terlalu berat saat pelunasan.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengungkapkan peran penting BPKH dalam pengelolaan dana haji. Ace juga meminta masyarakat tidak termakan informasi hoaks terkait pengelolaan dana haji. Komisi VIII DPR terus mendorong optimaslisasi pengelolaan dana haji dan membuat regulasi penyelenggaraan ibadah haji untuk meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji.

Kenaikan biaya haji 2023 menurut Ace sudah sesuai dengan prinsip istitha’ah (kemampuan) berhaji. Menurutnya, kemampuan tersebut harus terukur demi keberlangsungan dana haji ke depan. "Prinsipnya, kami ingin biaya haji ini dapat terjangkau masyarakat sesuai dengan kemampuan. Namun, mempertimbangkan sustainibilitas keuangan haji dan keadilan nilai manfaat bagi seluruh jemaah," ungkap Ace.

Kegiatan diseminasi ini menjadi salah satu bagian penting dalam menyosialisasikan pengelolaan dana haji oleh BPKH kepada masyarakat. Hadir dalam acara tersebut, Ketua Dewan Pengawas Firmansyah N. Nazaroedin, Anggota Dewan Pengawas Rojikin, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily, Wakil Bupati Kabupaten Bandung Sahrul Gunawan, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Sugianto dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bandung Abdurahim. (Rls/Asep GP - Foto istimewa)***

“Jadi kalau ada orang yang mempertanyakan darimana Andri punya sumber daya calon, ya saya pernah mengikuti politik elektoral dalam bentuk DPD RI,“ katanya serius.

Tetapi kata Andri, yang paling penting tentang siapakah Walikota Bandung ke depan ini, adalah orang yang punya visi holistik tentang Bandung sebagai kota yang punya sejarah panjang. Kota yang punya marwah nilai internasional. Untuk itu tentu Bandung harus dibangun sebagai sebuah kota modern yang berkebudayaan.

Sekarang, menurut Andri, di kota Bandung ini masih banyak pembangunan-pembangunan yang tidak dijalankan berdasarkan perencanaan yang baik. Padahal Bandung ini penuh dengan universitas-universitas terbaik. Jadi walikota mendatang harus orang yang supel bisa membangun sebuah kolaborasi pentahelix antara dunia politik, bisnis, stakeholder, media massa. Terutama komitmen kita kepada kewargaan, jangan sampai Bandung ini makin lama makin menjadi kota yang super modern yang di dalamnya ada berbagai macam perumahan super modern seperti Agung Podomoro, Mesjid Al-Jabar yang memang menjadi sebuah daya tarik, tetapi kurang memperhatikan kelayakan tata ruang, juga Kiara Park, jembatan-jembatan layang, harus dibicarakan baik-baik.

“Jangan sampai tatakota ini dibuat rekayasa, dibangun jembatan layang di berbagai tempat, tapi bukan untuk melayani dalam rangka tata ruang publik, tetapi hanya untuk kepentingan oligarki-oligarki ekonomi. Saya harap siapapun Walikota Bandung nanti adalah orang-orang yang berani menegakkan bebenaran dalam rangka melindungi kepentingan publik Kota Bandung,“ tegasnya.

Jadi apakah Andri Perkasa Kantaprawira nanti akan mencalonkan secara resmi?

“Saya tentu tidak akan menolak tuntutan publik. Tetapi saya tidak mau melampaui realita seberapa banyak nanti publik mendukung saya di pemilu 2024 ini. Kalau ternyata saya medapat dukungan publik sekitar 20%-25% warga kota Bandung. Tentu saya akan melakukan proses-proses sosial, bagaimana dukungan 20%-25% ini jadi berguna untuk kepentingan dan kesejahteraan warga Kota Bandung terutama pribuminya,“ pungkasnya.

***

Andri Perkasa Kantaprawira dilahirkan di Bandung 3 September 1968. Andri adalah anak ke-3 dari 4 bersaudara (satu perempuan 3 laki –laki). Ayahnya, Iskandar Kantraprawira pegawai BRI (alun-alun Bandung) yang jujur, terah Ajengan Rapi Cileungcing – Garut (gurunya Abah Anom), keluarga Kantaprawira memang dari Garut. Ibunya Ecin Kuraesin, anak seorang petani kaya dan tokoh di Citarik Palabuhanratu – Sukabumi. Serta Kakeknya Iyeh kantaprawira menikah dengan cucunya Dalem Bogor Ratu Banunajar. Jadi secara genetika Andri adalah perpaduan antara terah Garut, Bogor dan Palabuhan Ratu (Sukabumi).

Andri dibesarkan oleh kakeknya karena kakaknya sakit-sakitan, Andri kala itu hinga umur 7 tahun tinggal bersama kakeknya di Jalan Sumedang No. 4 Bandung. Kakeknya, Iyeh Kantaprawira adalah pelopor pertanian terintegrasi ketika jadi Kepala Dinas Pertanian (mengacu pada pertanian modern pake semprot pesawat, ada bank tanah, dsb) lulusan SPMA - sekolah pertanian Bogor angkatan kedua dan juga pernah jadi juru tulis/sekretaris Pak Sadikin (bapaknya Bang Ali Sadikin) jadi kakeknya bisa disebut sebagai pakar pertanian primer industri pada masa awal kemerdekaan. Jadi tak heran kalau Andri pun sejak mahasiswa menjadi pejuang agraria. Sarjana Ilmu Politik Unpar dan Magister Manajemen Stima IMI - Jakarta (2017) ini, pernah menjadi bakor pertama Mahasiswa Bandung di KPMURI (Komite Pemuda Mahaiswa Untuk Rakyat Indonesia) dalam kasus Badega - Garut.

Andri juga tercatat sebagai Aktivis Pro Demokrasi 80-an, Aktivis Gerakan Mahasiswa Islam Bandung (89-91), Pengajar Hubungan Internasional 94-95. Peneliti Kebijakan Publik 95-96, Koordinator Politik Lembaga Studi Pertahanan dan Studi strategis Indonesia 96-98.

Anggota KPU Kota Bandung 2003-2008, Sekjen Badan Musyawarah Masyarakat Sunda (BAMMUS) Jabar 2009-2013, Insiator/Pupuhu Gerakan Pilihan Sunda (Gerpis) 2017, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Galuh Pakuan 2018 - sekarang dan sekarang Ketua SC Kongres Sunda.

Andri menikah dengan Wiyatini Sutarsih orang Ponggok Polanharjo, Klaten – Jawa Tengah, ketemu di KA Parahyangan, buah kasih sayangnya adalah seorang putra yang punya kelebihan / indigo Cakrabuana Titis Kantraparawira.

Andri adalah orang merdeka, secara riil tdk pernah bekerja formil, pernah binis walet di Subang tapi gagal karena pesaingnya mafia kuat, selepas bekerja di KPU, kini Andri bersama istrinya sukses jadi pengusaha tekstil batik. (Asep GP)***

Anies Baswedan berpotensi jadi Presiden mengungguli semua capres 2024. Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil potensinya tinggi jika mau jadi gubernur lagi dan Walikota Bandung Yana Mulyana yang juga sebagai petahana masih kuat walau tipis elektabilitasnya.

Para Pembicara (ki-ka), Aendra Medita, Gede Moenanto dan Memet Hakim (fotopak de- Fajar)

“Hasilnya untuk Jabar, Petahana Gubernur Jabar Ridwan kamil berpeluang 22,5% dan sebenarnya kalau tidak ikut “nyapres” bisa dua periode memimpin Jawa Barat. Demikian juga Walikota Bandung Yana Mulyana yang peluangnya 16.0 % masih berpotensi jadi walikota lagi walau dibayang-bayangi Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan, sebesar 15,8%,” demikian disampaikan Hermana HMT, Direktur Strategi Citra Survei Indonesia (CSI), dalam sebuah pertemuan dengan awak media di Kafe kalaras, Jalan R.E. Martadinata (Jalan Riau) No. 47 Kota Bandung, Selasa (21/3/2023).

Sementara, “Survei kami di Capres nama Anies Baswedan tak bisa dibendung. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu di Jabar begitu populer dan sangat diinginkan untuk Capres 2024. Kita tahu bahwa baru Anies yang kini secara kasat mata sudah siap maju dan sudah diusung tiga partai, yaitu Partai Nasdem, Partai PKS, Partai Demokrat. Untuk Capres lainnya Prabowo Menteri Pertahanan RI, dia di jabar urutan kedua beda sekitar 4 % dengan Anies,” terang Hermana.

”Sedangkan soal Capres dalam survei belum bicara pasangan – kita baru lakukan siapa pontensi Capres 2024 yang diinginkan oleh masyarakat untuk saat ini. Nama Anies Baswedan inilah yang sangat populer yang kini dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies sangat disambut dibanyak publik Jabar yang mendukungnya juga banyak," kata Dosen Universitas Pancasila Jakarta ini.

Gede menuturkan masyarakat kita tahu dan makin percaya bahwa pemimpin Indonesia masa depan (2024) harus yang baru dan paham dunia dalam percaturan global dan cepat memahami persoalan serta cepat memberikan solusi dari segala tantangan.

“Pemimpin masa depan harus lebih memperhatikan keadaan nasib rakyat dan ini di Anies ada jejaknya saat di Gubernur Jakarta. Dari aspek toleransi Anies mampu membuat harmonisasi dan mampu meng-create dinamisasi yang jerjaga. Dan ini sudah jadi kelanjutan jejak kepemimpinan di Jakarta, sangat jelas,” ungkap Gede.

”Peran konsep dalam calon pemimpin 2024 juga nampaknya menguatkan di lapangan karena Anies sempat dan sudah terbukti mumpuni pimpin Jakarta,” lanjutnya.

Sementara itu Aendra Medita, Direktur Eksekutif CSI menambahkan bahwa ada yang menarik soal suara yang terjadi untuk Walikota Bandung dan Gubernur Jabar, karena kemungkinan akan berubah namun tak terlalu besar perubahan itu. Tapi pastinya akan mengejutkan.

“Perlu juga diwaspadai nanti soal pasangan siapa yang akan disandingkan baik untuk Walikota Bandung maupun Gubernur Jabar,” jelas Aendra.

Aendra juga menyoroti soal Capres nanti, juga soal siapa pasangan yang akan disandingkan dengan para calon Capres yang elektabilitasnya baik, calon itu bisa juga yang masuk bursa baik yang awalnya ingin Capres, lalu bisa pula bakal atau ingin Wapres atau pasangan muncul dari luar, bisa dari TNI, ulama atau tokoh masyarakat dan juga para menteri yang cocok,” papar Aendra.

“Soal elektabilitas baik Walikota, Gubernur Jabar dan juga Capres 2024 ini, saya melihat relawan juga peranannya sangat penting, sebab yang mempopulerkan kan relawan yang militan, pendukungnya. Semoga pemimpin yang terpilih nanti amanah dan memihak kepentingan rakyat,“ tegas Aendra.

Sementara itu usai acara, Dr. Memet Hakim ketua Aliansi Profesional indonesia Bangkit mengingatkan, untuk calon presiden, gubernur, walikota dan bupati pada prinsipnya ada dua pilihan untuk rakyat : Wakil Partai “Wakil Oligarki” dan Wakil Rakyat. Kalau rakyat ingin tetap berdaulat, ya harus milih orang-orang yang masih bersih tulisannya (rekam jejaknya). Kalau mau milih yang tulisannya kotor karena diiming-imingi sembako dan terus dijerat “rentenir” bank emok, ya silakan.

“Jadi semua tergantung kecerdasan rakyat juga. Tapi saya yakin di Jabar tidak seperti itu," tegasnya. (Asep GP)***

“Yang lebih penting lainnya adalah ketika ada proyek-proyek Nasional strategis seperti KA Cepat, Pelabuhan Patimban, Bandara Internasional Kertajati, Tol Cigatas (Cileunyi-Garut-Tasikmalaya), Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan), Jatigede dan proyek bendungan lainnya itu tidak bisa kita lihat secara normatif saja akan membangun pertumbuhan ekonomi, tetapi persoalan-persoalan publik yang menimpa masyarakat Jabar misalnya ketika proyek KA Cepat membuat kampungnya jadi terisolir, ini kan kita harus bicara mewakili mereka. Membela rakyat,“ Kata Andri yang sangat hormat kepada sikap kritis Kiayi Ayi Hambali, AM Fatwa dan Bunda Eni Sumarni ini.

Dalam hal persoalan kebudayaan, Andri pun ingin menyentuh bagaimana melestarikan dan memajukan seni - budaya yang masih hidup, bagaimana menyusun strategi kebudayaan bersama-sama dengan stakeholder yang lain.

“Kalau ada strategis kebudayaan itu jelas arahnya, peta jalannya orang Sunda menjadi Sunda Unggul. Sunda Unggul itu yang kita ibaratkan dalam diskursus yang saya lakukan di Kongres Sunda yaitu “Bushido Sunda”. Manusia Sunda agar unggul di zaman milenial harus mengikuti brandsmark nya Jepang, maka saya mengatakan karakter Sunda unggul masa depan itu seperti Bushido Sunda yaitu, jujur, jembar manah, wani/leber wawanen dan perceka – ini sifat Ir. H. Djuanda yang profesional, tabligh dan fatonah. Manusia Sunda ke depan itu harus profesional dan komunikatif, gawe rancage/ pekerja keras,“ tandasnya.

Dalam sebuah wangkongan di ruang penerimaan persyaratan administrasi pencalonan anggota DPD bersama calon anggota DPD lainnya Drs. Dede Ammar, M.Pd (Ketua PGRI Jawa Barat) dan KH. Amang Syafrudin (Anggota DPD RI 2019-2024), Andri mengajak para calon DPD ini untuk tidak hanya sekedar bersaing, tapi juga bekerjasama sejak pencalonan, kerjasama di dalam mengartikulasikan kepentingan-kepentingan yang strategis (soal pemekaran, pendidikan, proyek-proyek strategis kebudayaan, ketatakerjaan, perlindungan lingkungan hidup, dsb).

“Soal nanti siapa yang dipercaya dan dipilih rayat itu rahasia Tuhan, tapi membuktikan kita bisa bekerjasama lebih awal, itu menunjukan kita adalah manusia-manusia merdeka yang jembar manah, berjiwa terbuka demokratis dan nyaah ka rayat. Tadi saya sepakat dengan Pak Dede Amar hayu babarengan sejak pencalonan mengartikulasikan kepentingan-kepentingan strategis Jabar apalagi menjelang pilpres ini nanti kita bicara kepada calon-calon presiden atas nama calon-calon DPD. Jangan sampai suara Jabar yang terbesar ini hanya jadi bancakan politik,“ pungkasnya.

***

Selain Gopprera, dari KPPU hadir pula Deputi Bidang Kajian dan Advokasi Taufik Ariyanto Arsad, Analis Kebijakan Direktorat Kebijakan Persainan M. Agus Rachmadi, dan Kepala Kanwil III Lina Rosmiati.

Gopprera juga mengatakan KPPU akan menjaga kerahasiaan identitas masyarakat yang melaporkan kasus persekongkolan tender.

“Pelapor kasus persekongkolan tender identitasnya akan dirahasiakan,” kata Gopprera Panggabean. “KPPU sudah 22 tahun berdiri, dan kita tidak pernah membocorkan identitas pelapor,” katanya serius.

Hal senada dikatakan Kepala Kantor KPPU Kanwil III Lina Rosmiati, pihaknya mengakui terdapat indikasi pelaporan tender atau pelanggaran persaingan usaha yang terjadi di Jawa Barat.

Untuk itu, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam pelaporan kasus persekongkolan tender atau pelanggaran persaingan usaha di Jawa Barat.

“Masyarakat bisa melaporkan langsung kasus persekongkolan tender, pelanggaran persaingan usaha yung terjadi di Jawa Barat ke Kantor KPPU Kantor Wilayah III, Jalan Phh. Mustofa (Jalan Suci) No. 22 Kota Bandung, tetapi suratnya ditujukan kepada Ketua KPPU, nanti akan langsung diproses administrasinya,” pungkas Lina Rosmiati. (Asep GP)***

Ciri sebuah daerah itu ciri sebuah Negara, dan budaya ciciren bangsa, hilang budayanya hilang juga bangsanya. Berbangsa dan berbudaya itu harus kita pertahankan. Betapa Jepang sampai sekarang sangat luar biasa karena mereka mempertahankan budayanya. Kalau Indonesia hilang peradabannya, ya hilang negaranya. Demikian tegas Nina.

Makanya para perempuan di Persikindo di samping menyiapkan para perempuan yang mandiri, kreatif, mengoptimalkan SDA dan SDM nya baik produk dan jasa, juga mengajak melestarikan budaya, termasuk juga yang terjadi di masyarakat, misalnya dengan stunting nya. Makanya kita buat Anti Stunting (gagal tumbuh pada tubuh dan otak akibat kurang gizi yang lama) dengan makanan-makanan hasil produk para wanoja Sunda, tsb.

“Makanya kami juga akan mengundang Teh Cinta (Atalia Praratya) apalagi penurunan anti stunting adalah tugas dan tanggung jawab beliau. Nah kita bantu Jabar untuk dijadikan contoh, bahwa di Jabar ada komunitas perempuan anti Stunting yang memang untuk mendukung Bu Cinta untuk dibawa secara nasional kalau bisa secara internasional,“ kata Nina.

Selain acara formal juga akan ada sharing dari beberapa lembaga, termasuk Bank Indonesia presentasi bagaimana cara berwirausaha, bagaimana regulasi pemerintah terhadap UMKM.

“Acara ini akan menghasilkan rekomendasi dan rekomendasi tersebut akan dibawa secara nasional dan akan dibawa ke G20, untuk bekal lah bahwa perempuan Indonesia itu adalah a-b-c-d-e-f, “ pungkas Nina. (Asep GP)***

Ratusan tokoh dan elemen masyarakat Se Tatar Sunda dari Beberapa Kabupaten Kota Se Jawa Barat, Banten dan Jakarta hadir di Museum Galeri Bahari Banuraja, Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu, 19 Juni 2022 dalam rangka “Silaturahmi dan Halal Bihalal Idul Fitri 1433 H”. Kegiatan ini merupakan start awal kembali pelaksanaan Kongres Sunda 2022 yang selama 2 tahun tertunda pandemi Covid- 19.

Sambutan Dari Tuan Rumah, Laksamana Ade Supandi, Sunda Kudu Ngahiji. (fotoAsep GP)

"Urang Sunda mah kedah ngahiji (Masyarakat Sunda harus bersatu)," tegas Avi di sela-sela halal bihalal tersebut. Dengan cara itu, menurut dia, masyarakat Sunda pun bisa menginspirasi daerah lain untuk bersatu dalam naungan Indonesia. “Rencananya tokoh - tokoh suku bangsa dari Aceh sampai Papua akan diundang dalam pelaksanaan Kongres Sunda 2022, dan mudah- mudahan ini akan menginspirasi suku bangsa lainnya untuk melakukan konsolidasi di tengah situasi global dan nasional yang dinamikanya tinggi dan banyak menimbulkan ketidakmenentuan bahkan mengarah ke keadaan krisis,“ harapnya.

RUU Provinsi Sunda dan Pemekaran Jadi Bahasan

Dr. Indra Perwira, SH Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pajajaran yang juga hadir, ikut menyoroti persoalan UU pembentukan Provinsi Jawa Barat yang baru, yang diajukan Badan Legislasi DPR RI, untuk mengganti Undang-Undang No 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat yang dinilai telah kadaluarsa. Ia sempat diundang badan legislasi DPR membahas Rancangan UU Jabar yang sedang digodok para wakil rakyat. Indra menilai, RUU itu hanya terkait aspek yuridis. Selain itu akan memasukan aspek cakupan wilayah pun sudah berubah.

Jika hanya membahas aspek-aspek tersebut, lanjutnya, untuk apa membuat Undang-undang. Ia juga menyatakan, nama Provinsi Jabar merupakan peninggalan dari Pemerintah Hindia Belanda, dan nama yang berasal dari Hindia Belanda West Java Provence, sementara nama yang dititipkan Bung Karno kepada RAA Wiranatakusumah yang kemudian menjadi Negara Pasundan Pro Republik adalah Pasundan, ujarnya. Negara Jawa Timur menjadi Provinsi Jawa Timur, kenapa Negara Pasundan menjadi Provinsi Jawa Barat, sangat a historis tandasnya.

Kang Tjetje Padmadinata (berkopeah songkok) diantara para inohong Sunda (foto Asep GP)

Indra Perwira menginginkan RUU Provinsi Jawa Barat yang baru memberi ruang kepada aspirasi Urang Sunda dalam bidang sosial, kebudayaan, lingkungan hidup dan tata ruang seperti menambahkan soal masyarakat pembentuk karakter kebudayaan di Jawa Barat yaitu kultur Sunda, Cirebon, Betawi Melayu, Kebijakan pemekaran dapat dimasukan dalam RUU ini, serta Dalam rangka Pengembalian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Pasundan atau Tatar Sunda sudah saja RUU ini menjadi RUU Provinsi Sunda, Tatar Sunda atau Pasundan, atau setidaknya dalam Aturan Penutup ada Ceteer Title (Penyebutan) bahwa Provinsi Jawa Barat juga adalah Provinsi Sunda, Tatar Sunda atau Pasundan.

Pernyataan Indra mendapat respon dari Dr. Sodik Mujahid, anggota DPRI RI dari komisi II. Ia meminta para tokoh Sunda/Jawa Barat mendorong usulan pergantian nama Provinsi tersebut ke DPR. Opsi pergantian nama, tuturnya, bisa dimasukkan dalam bagian karakteristik daerah RUU itu dan Bila ada masukan-masukan lainnya seharusnya para pemangku kepentingan di Jawa Barat melakukan dialog dan penyampaian aspirasi dan artikulasi politiknya kepada DPR RI.

Wakil Gubernur Jabar pun Hadir Menyambut baik Forum Sunda Ngahiji (Foto Asep GP)

Mantan Ketua KPK Irjen (Purn) Taufiqurahman Ruki yang berbicara dalam campuran bahasa Sunda dan Banten mendukung persatuan Urang Sunda Se Tatar Sunda, bila kami tidak diaku sebagai urang sunda padahal sunda awal sejarahnya dari Banten, Selat Sunda akan kami usulkan diganti dengan Selat Banten, candanya. Kang Ruki mendukung apapun aspirasi masyarakat Sunda di wewengkon Jawa Barat, apapun aspirasinya termasuk soal mengganti nama menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda, “Kalau namanya jadi Pasundan mah nanti dianggap mau mendirikan negara,” katanya sambil tertawa.

Silaturahmi Se Tatar Sunda menurutnya harus dilanjutkan. “Dan bila Tahun 2023 ada silaturahmi besar urang Sunda, Banten, Betawi di Jakarta itu sesuatu yang positif dan harus dipersiapkan,” pungkasnya.

Sementara itu Dr. Nina Kurnia Hikmawati Sang Kolabolator ketika ditemui wartawan disela-sela kegiatan tersebut mengatakan, Forum Sunda Ngahiji memang sengaja mengadakan acara silaturahim dan halal bi halal khusus untuk urang Sunda Pituin (Urang Sunda Asli) yang sudah rindu bertemu, bersilaturahim.

Sebagai Kolabolator, Nina bersama Prof. Keri terus berusaha menyatukan para inohong (tokoh) Sunda, akademisi, para nonoman (generasi muda), organisasi kesundaan dalam sebuah wadah informal yang bernama “Forum Sunda Ngahiji”.

Museum Galeri Bahari Banuraja, Pangauban, Batujajar jadi saksi bersatunya Urang Sunda (foto Asep GP)

Dan alhamdulilah katanya, ketika menggelar acara silaturahim dan halal bi halal di Museum Bahari milik Marsekal Ade Supandi di Batujajar banyak para inohong Sunda yang datang dari berbagai daerah dan lapisan. Dari mulai para akademisi, para jenderal, nonoman, organisasi kasundaan termasuk tokoh-tokoh kedaerahan dari mulai Banten, Sunda Kalapa (Jakarta) dan Sunda Caruban (Cirebon) hingga seluruh Priangan.

“Dengan ngahiji (bersatu) apapun bisa dilakukan. Mau jadi apa Sunda ini, mau dibawa kemana. Tadi kan para inohong mengatakan keinginannya banyak, banyak kasalempang (khawatir), termasuk ketakutan para nonoman akan kehilangan budaya Sunda, kemudian parpolnya juga pendapatnnya hilang. Pokoknya banyak sekali permasalahan.khususnya budaya, masalah krusial keberadaan Sunda. Dan semua permaslahan itu Insya Alloh bisa diselesaikan yang terpenting Sunda nya harus ngahiji (bersatu) dulu. Kalau kalau sudah ngahiji mah dengan persatuan segala sesuatu juga bisa diselesaikan, dan kita akan kuat,“ katanya pasti. (Rls/Asep GP)***